MEPAGO.CO. SURABAYA- Pokja Wartawan Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sukses menggelar lokakarya bertema 'Mencari Desain Pembinaan Pasca Rasionalisasi 10 cabor Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 Papua'. Kegiatan itu diselenggarakan di Hotel Kampi, Surabaya, Sabtu 14 Desember 2019.
Dalam kegiatan yang digagas Wartawan Pokja KONI Jatim tersebut, hadir Staf Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mahfudin Nigara, Wakil Ketua KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno, dan Direktur Badan Sport Science (BSS) KONI Jatim, Prof Toho Cholik Mutohir.
Dari lokakarya yang berlangsung lebih dari dua jam itu menghasilkan usulan yang akan dijadikan bahan acuan Kemenpora dalam merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2007.
Seperti diketahui, dalam ketentuan dalam Pasal 12 PP Nomor 17 tahun 2017 menyatakan bahwa pemerintah hanya menunjuk satu provinsi untuk dijadikan tuan rumah PON. Regulasi inilah yang diusulkan untuk diubah, sehingga gelaran PON tidak hanya bisa digelar di satu provinsi, tapi juga di provinsi lain.
Maklum, pada PON Papua nanti, tak semua cabor dapat tertampung dikarenakan kondisi yang ada di sana. Sehingga terjadilah pencoretan 10 cabor. Di antaranya balap sepeda, tenis meja, petanque, ski air, bridge, woodball, gateball, soft tennis, tenis lapangan, dan dansa.
"Pemerintah dalam hal ini sudah mengajukan untuk revisi PP Nomor 17 dan sekarang sudah berada di Mensesneg. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan," ujar Stafsus Kemenpora, M. Nigara.
Ia mengakui, rasionalisasi 10 cabor ini memberi dampak negatif terhadap proses pembinaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh setiap KONI provinsi.
Revisi yang sudah cukup lama dilakukan itu belum juga disahkan. "Saya belum tahu karena apa, seperti apa, yang pasti terkait dengan tempat penyelenggaraan yang tadi dipaparkan bahwa penyelenggaraan hanya satu provinsi itu, (kalau disahkan) mungkin akan menjadi lebih dari satu provinsi," katanya seperti dikutip dari ngopibareng.id.kemarin.
Sementara itu, Wakil Ketua KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mendorong pemerintah agar segera mengesahkan hasil revisi PP tersebut. Sebab, ini berdampak pada pembinaan cabor ke depan.
Salah satu alternatifnya adalah dengan memperbolehkan PON digelar dalam dua provinsi. "Opsinya, kalau memungkinkan akan digelar di daerah lain dan menjadi bagian dari PON, tetapi masih terkendala dengan adanya kebijakan dari PP nomor 17 tahun 2007 yang itu harus direvisi dulu," tukasnya.
Rencana lain yang menjadi alternatif terakhir adalah tetap melakukan pembinaan dengan sasaran utama adalah Kejurnas.
DAERAH DIRUGIKAN PENCORETAN
Ketua KONI Jatim, Erlangga Satriagung mengatakan, jika pencoretan ini merugikan Jatim karena pembinaan yang telah berjalan dalam tiga tahun terakhir sia-sia. Pembinaan cabor pun terhenti karena secara otomatis mereka harus keluar dari Puslatda.
Secara hitungan medali, Jatim juga kehilangan banyak potensi emas. Sebab, tujuh dari 10 cabor yang dihapuskan dari PON merupakan lumbung emas jatim. Total ada 28 emas yang hilang dari tujuh cabor tersebut. Itu belum termasuk Bowling yang dihapus lebih dulu. Di atas kertas, ada delapan medali emas yang hilang dari bowling. Sehingga total ada 36 emas yang melayang.
"Dari pencoretan sepuluh cabor itu, Jatim dipastikan kehilangan 36 medali emas. Kita sudah berhitung. Bayangkan, untuk mendapatkan satu emas dari salah satu cabor saja sudah sulit, karena sudah dikalkulasi. Ini masih ditambah lagi hilangnya 36 emas," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur BSS KONI Jatim, Prof Toho Cholik mengatakan, 10 cabor harus diselamatkan, karena itu sangat penting dilakukan untuk bisa menyelamatkan pembinaan yang telah dilakukan. Apalagi, pembinaan daerah misi utamanya adalah mencetak atlet untuk kepentingan negara di ajang internasional. (Fariz)
Editor : Robin Sinambela
