MEPAGO,CO. YAPEN – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui, dr. Jhonny B ABBA, M. Kes menjelaskan terkait kelangkaan obat di RSUD Serui, pihaknya setiap tahun sudah maksimal untuk melobi anggaran dalam memenuhi ketersedian obat di rumah sakit.
Dalam rilis yang diterima, media online MEPAGO,CO, Senin 10 April 2023, dr. Abaa menjelaskan bahwa tahun anggaran 2022, pihaknya ada dana untuk belanja BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) sebesar Rp. 1 milyard yang tidak terinput ke dalam SIPD pada bulan januari 2022, tetapi dana itu ada di dalam KUA PPAS RSUD Serui.
Pada waktu itu, lanjut Abaa, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut kepada Bapak mantan Bupati dan TAPD sehingga pada waktu pembahasan anggaran perubahan bersama badan anggaran (Banggar) dan bapak mantan Bupati pada bulan September 2022 di ruang rapat DPRD itu sudah di setujui oleh bapak mantan Bupati untuk di masukkan.
Lebih jauh ABBA mengatakan bahwa
Pada bulan Desember awal, kami di hubungi oleh staf BAPPEDA bahwa RSUD Serui mendapat alokasi dana dalam APBD perubahan sebesar Rp. 5,7 milyard.
Kami di minta buatkan RKA dari kegiatan belanja untuk dana tersebut, sehingga kami buatkan RKA nya dan kami minta untuk dapat di bahas karena mengingat waktu pembuatan kontrak sampai dengan belanja nya yang tersisa beberapa hari.
Lewat pembahasan yang dipimpin langsung oleh Ketua BAPPEDA, ungkap Abaa, dalam rapat itu pihaknya sampaikan kepada Ketua BAPPEDA bahwa tidak mungkin dana ini terserap kalau kita lakukan belanja obat dan BMHP di waktu yang sisa beberapa minggu lagi. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan ke Ketua Bappeda agar bisa terserap dana tersebut kami mohon izin untuk membayar obat dan BMHP yang alokasi dana nya dari sumber dana JKN pada APBD 2022, yang sampai pada bulan Desember 2022 belum cukup unutuk membayar obat dan BMHP yang bersumber dari dana JKN.
Lanjut ABBA, setelah itu pihaknya di panggil ketemu bapak PJ. Bupati di ruang kerja dan kami sampaikan bahwa “terima kasih Bapak PJ. Bupati kami sudah di tambahkan dana sebesar Rp. 5,7 milyard untuk belanja obat dan BMHP setelah mendapat arahan dari Bapak PJ Bupati maka kami sampaikan ke Bapak PJ. Bupati karena mengingat waktu yang sisa beberapa hari lagi maka kami mohon izin agar penambahan dana tersebut dapat kami gunakan untuk membayar obat dan bmhp yang di anggarkan di dalam apbd 2022 yang bersumber dari dana JKN.
Setelah itu Bapak PJ. Bupati sampaikan bahwa nanti kami koordinasi lagi. Dan beberapa hari kemudian, ia mengakui pihaknya kembali lagi untuk menghadap atau hendak berkoordinasi dengan Bapak PJ. Bupati setelah kami lapor ke ajudan untuk bisa berkoordinasi dengan Bapak PJ. Bupati setelah ajudan masuk ke dalam ruangan dan tidak lama ajudan keluar dan katakan kepada kami bahwa “Bapak PJ. Bupati sibuk dan mau bergeser ikut kegiatan natal pada waktu itu” sehingga kami pulang dan tidak dapat berkoordinasi dengan Bapak PJ. Bupati saat itu.
Pada akhir bulan desember 2022, beber ABBA, setelah pihaknya proses pembayaran atas belanja obat dan bmhp tahun anggaran 2022 untuk anggaran tambahan sebesar Rp. 5,7 milyard yang kami bayarkan adalah :
Pembayaran obat yang di masukkan pada bulan desember oleh Pak Musa Wabes melalui PT. Papua Sukses Abadi yang sesuai kontrak dan perhitungan oleh Tim Pemeriksa Barang kurang lebih 60 persen sehingga terbayarkan ke PT. Papua Sukses Abadi sebesar Rp. 600 Juta, ini sudah terbayarkan pada bulan Desember 2022.
Dan perlu kami tambahkan bahwa sisa obat, bmhp dan alat Kesehatan (masih ada di rumah pak Musa Wabes dan belum di serahkan ke RSUD Serui) yang juga di masukkan oleh pak musa wabes belum kami bayarkan karena barang tersebut masuk ke RSUD Serui pada bulan januari 2023 (sudah melewati tahun anggaran 2022),
Reagen untuk pemeriksaan darah sebesar Rp. 500 juta,
Oxsigen sebesar 800 juta.
Untuk dana sisanya kami sudah siapkan spk nya dan hendak buatkan tagihannya tapi ada penyampaian dari kasubag program dan perencanaan kalau dana itu tidak boleh di proses pembayarannya yang di sampaikan oleh pak musa wabes dan pak bobby hijataubessy.
Dan mereka sampaikan mengatasnamakan Bapak PJ. Bupati bahwa “ini petunjuk Bapak PJ. Bupati” sehingga di tahun anggaran 2022 terdapat sisa obat dan bmhp yang belum terbayarkan yaitu sebesar Rp 2,9 milyard.
Untuk tahun anggaran 2023 benar kami tetap di anggarkan dana untuk obat dan bmhp. Tapi kami belum melaksanakan belanja tersebut karena sesuai arahan Bapak PJ. Bupati kepada kami pada tanggal 7 januari 2023 setelah kegiatan natal korpri, kami di panggil untuk ketemu Bapak PJ. Bupati di rumah jalan ST. Rumbewas, setelah diberi arahan untuk belanja makanan pasien di RSUD Serui juga di sampaikan untuk semua kegiatan belanja modal di RSUD Serui setelah menerima DPA buatkan rekapan dan di laporkan ke Bapak PJ. Bupati untuk menunggu petunjuk. Sehingga setelah penerimaan DPA pada bulan maret 2023 kami sudah membuat rekapan kegiatannya dan kami sudah lampirkan dengan surat kami yang di tujukkan ke Bapak PJ. Bupati, kami juga sudah kirim melalui wa, untuk memohon pentunjuk pelaksanaan dari kegiatan kegiatan tersebut. Tapi sampai dengan satu minggu kami belum mendapat petunjuk maka kami menyurat lagi yang ke dua kalinya tapi belum ada petunjuk juga. Sehingga ada beberapa obat dan bmhp yang sudah habis dan pasien harus membeli di luar apotik RSUD Serui sehingga kami di undang rapat dengar pendapat dengan dprd berdasarkan laporan masyarakat.
Dan kami dihubungi Bapak PJ. Bupati pada tanggal 6 April 2023 jam 22.01wit, untuk memberikan petunjuk segera mengambil Langkah Langkah untuk mengatasi permasalahan kekurangan obat di RSUD Serui. Dan kami sudah menjawab Bapak PJ. Bupati “terima kasih Bapak PJ. Bupati atas petunjuk nya dan siap di laksanakan.
Untuk tahun anggaran 2023 kami juga telah di anggarkan untuk rehabilatasi beberapa ruangan rawat inap oleh Bapak PJ. Bupat, terangnya. (***)
Editor: Tamrin Sinambela
