Satu visi, beragam suara. Bersama, kita merajut masa depan Papua Tengah yang inklusif dan berkelanjutan. (Ft: Pemprov Papua Tengah)
MIMIKA | MEPAGO,CO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 telah dibuka di Ballroom Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika. Acara ini bertujuan untuk menghimpun masukan konstruktif dari 8 kabupaten dalam penyusunan RKPD, dengan kehadiran perwakilan penting seperti Asisten I dan III Setrov Provinsi Papua Tengah, Forkompimda, perwakilan MRP Papua Tengah, para bupati dari 8 kabupaten, narasumber via zoom meeting, serta pimpinan PT. Freeport Indonesia dan wartawan dari beragam media.
Jull Eddy Way, S. Sos, Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, menyatakan bahwa Musrenbang kali ini fokus pada pendekatan program berprioritas. “Acara berlangsung dari tanggal 2-5 April, memulai dengan pembahasan RKPD, diikuti oleh konsolidasi tentang Otonomi Khusus berdasarkan usulan dari 8 kabupaten,” ucapnya.
Musrenbang menargetkan program strategis untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, inflasi, dan pengangguran terbuka dengan melibatkan stakeholder terkait. Pembukaan resmi dilakukan oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Ausilius You, S.Pd, MM. Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya program dan prioritas yang benar-benar pro-rakyat, dengan fokus utama pada penurunan stunting untuk kemanusiaan.
Ir. Restuardy Daud, M.Sc., Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri, dalam materinya, mengharapkan perencanaan yang dapat menjawab lima tujuan pembangunan dan Otonomi Khusus (Otsus), mengacu pada UU Nomor 2/2021. Ditekankan juga perlunya sinkronisasi antara pembangunan nasional dan daerah serta korelasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran.
Musrenbangda 2025 menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang, yang akan menjadi pedoman bagi pejabat definitif kepala daerah yang terpilih nanti. Khusus untuk alokasi Otonomi Khusus, terdapat Block Grant 1% dan Specific Grant 1,25%, serta Dana Tambahan Infrastruktur, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Drs. Amich Alhumami, M.A, M.Ed, Ph.D, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, mengingatkan agar perencanaan memperhatikan indikator makro 2025, termasuk pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, indeks modal, rasio Gini, dan penurunan intensitas GRK, dengan keterlibatan pentahelix.
Agustinus Anggaibak, Ketua MRP, diwakili stafnya, menyerukan agar pendekatan Otsus mempertimbangkan keunikan dan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), termasuk dalam aspek politik, kepolisian Otsus, dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan OAP.
Acara juga dihadiri oleh Pj. Bupati Puncak Jaya, Dr. Tumiran, S.Sos, M.AP, yang didampingi oleh kepala Bappeda dan kepala OPD di lingkungan Pemda Puncak Jaya,
Editor: Tamrin Sinambela
