MEPAGO.CO. JAKARTA – Pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengaku sebagai perwakilan warga Papua menuai kontroversi.
Salah satu yang tak terima dengan pernyataan Bahlil Lahadalia adalah tokoh Papua Natalius Pigai. Mantan komisioner Komnas HAM itu lantas mengultimatum Bahlil untuk segera membuktikan klaim-nya itu.
Pigai bahkan memberi tenggat hingga tiga hari, terhitung kemarin (Selasa (22/10), untuk membuktikan hal tersebut.“Buktikan bahwa ayah dan ibu serta anda lahir di Papua,” kata Pigai yang dikutip dari POJOKSATU.id, Rabu (24/10/2019).
Tantangan kepada Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesai (Hipmi) juga kembali muncul. Kali ini, datang dari Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Provinsi Papua Barat.
Koordinator ARJ, Vinsen Kocu mengaku kaget saat mendapat rilis dari Istana. Di mana dalam rilis itu, Bahlil disebutkan memiliki orang tua asli Fakfak, Papua Barat dan lahir di Maluku.
“Menipu pemimpin negara dan rakyat demi sebuah jabatan kecil ini sebuah pelecehan bahkan penghinaan, khususnya kami bangsa Papua,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (23/10).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Atas alasan itu, Kocu menantang Bahlil untuk melakukan sumpah adat untuk bisa membuktikan bahwa dia adalah keturunan asli Papua. “Saya menantang Saudara Bahlil untuk sumpah adat terkait keterangannya yang menyatakan bahwa ayahnya orang Fakfak, Papua Barat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Natalius Pigai mempertanyakan klaim Bahlil melalui akun Facebook pribadinya. “Ayah dan ibu dari Bahlil Lahadalia itu bukan orang asli Papua. Itu artinya beliau tidak ada ikatan darah dengan Papua,” tulisnya.
Ia pun mempertanyakan klaim yang dilakukan Bahlil tersebut. “Jangan mengunakan hak adat orang asli Papua untuk mewakili kami duduk sebagai menteri di kabinet,” lanjutnya.
Karena itu, sosok yang pro Prabowo saat pilpres lalu itu mendesak Jokowi adil dan selektif dalam menentukan kursi menteri jatah orang asli Papua sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat orang asli Papua.“Hak-hak orang Papua harus dikembalikan ke orang Papua. Kalau tidak, maka kepercayaan orang Papua terhadap negara akan makin merusut,” tegasnya.
“Konflik horisontal bisa saja akan terus meledak,” tutup Natalius. (*****)
Editor : POJOKSATU
