MEPAGO.CO. JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua bakal menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk bersama-sama melakukan pendataan bagi warga tidak yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di tanah Papua.
Lantaran kuota penyaluran bantuan sosial dalam rangka pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu, tak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Papua. “Dari pemerintah provinsi Papua sudah putuskan turun bersama-sama dengan BPS melakukan pendataan penduduk,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Provinsi Papua, Muhammad Musaad di Jayapura seperti dikutip dari halaman papua.co.id, Rabu 25 Juni 2020.
Apalagi kata Musaad, sampai dengan saat ini masyarakat yang memiliki NIK di wilayah Papua tercatat hanya 45-50 persen. Sehingga dalam pelaksanaan sensus penduduk oleh BPS nanti akan dicoba untuk dilakukan pendataan sekaligus.
Dikatakan, dalam penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19, sebenarnya untuk warga yang memiliki NIK merupakan tanggung jawab kabupaten/kota. Sementara yang tidak memiliki NIK akan diurus atau menjadi tanggung jawab provinsi.
Sebelumnya ribuan paket bantuan sosial diserahkan Pemprov Papua kepada warga di bumi cenderawasih yang tak miliki NIK. Penyaluran bantuan sosial berupa beras, minyak kelapa, gula, telur, biskuit dan lainnya.
Selain itu, Pemprov Papua melalui dinas pertanian dan pangan telah menyalurkan puluhan ton bantuan pangan lokal berupa, sagu, singkong, ubi jalar, talas, buah serta sayur-sayuran.
Penyaluran bantuan juga diberikan kepada orang asli Papua (OAP) yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19 di Kota dan Kabupaten Jayapura. (***)
Editor : Robin Sinambela
