MEPAGO.CO

Terpercaya dan Selalu Ada Dihati

banner 728x100

Belajar Mengajar SMPN Satu Atap POOM Kembali Normal

Belajar Mengajar SMPN Satu Atap POOM Kembali Normal
Pertemuan Bupati Tonny Tesar didampingi Asisten III Setda Ernita, Kadis P dan K, Kadis PK saat melakukan pertemuan dengan warga, guru di ruangan laboratorium SMPN Satu Atap POOM. (Ft. MEPAGO/Jerry)

MEPAGO.CO.SERUI – Proses belajar mengajar pasca mogok mengajar oleh guru-guru di SMPN Satu Atap, kini kembali normal. Hal itu terungkap dalam pertemuan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tonny Tesar S.Sos, Asisten III Sekda Ernita Tania, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Saskar Paederow, Kadis Kelautan dan Perikanan Daniel Reba, SE saat pertemuan dengan guru, orang tua murid dan masyarakat di ruangan sekolah SMP Negeri Satu Atap POOM di Kampung POOM I Distrik POOM, Selasa 19 November 2019.

Guru guru mogok mengajar di SMP Negeri Satu Atap POOM 1 dipicu rasa kekecawaan mereka karena guru sudah 3 tahun tidak pernah menerima tunjangan khusus. Disamping itu, menuntut Kepala sekolah harus orang asli POOM.

Namun melalui, penjelasan Kepala Dinas Pendidikan bahwa untuk menjadi Kepala Sekolah harus memiliki 3 syarat jikalau sudah memenuhi syarat guru itu layak tapi sampai saat ini orang asli POOM belum ada yang mencapai syarat itu.

“Kepala Sekolah itu harus punya 3 syarat, tapi sampai saat ini belum ada orang asli POOM yang pas memenuhi syarat itu. Sedangkan untuk tunjangan itu bukan hak kami untuk memberi, karena itu sudah diberikan langsung kepada Pendidikan Pusat,” ujar Saskar.

Bupati Kepulauan Yapen sangat marah atas di tutupnya sekolah ini dengan alasan hak-hak yang tidak di bayarkan, itu terlontar pada pidatonya saat di SMP Negeri Satu Atap.  “Mendengar sekolah di tutup saya langsung menelefon kepala dinas, saya bilang ganti kepala sekolahnya atau kamu yang saya ganti,” katanya menirukan pembicaraan dengan Paiderouw.

“Generasi penerus yang sangat kita banggakan terletak kepada anak-anak kita sekarang, mereka mempunyai hak untuk sekolah untuk menimba ilmu, dan jika kita menutup sekolah tanpa alasan yang baik dan  wajar itu adalah tindak pidana,” tambahnya.

Hak tunjangan 3T yang tidak di terima para guru adalah hak untuk daerah yang betul betul tidak maju, dan sejak di pimpin oleh Bupati Tonny dan Frans di 2017 Kepulauan Yapen sudah lepas dari daerah tidak maju, itu terlihat dari pembangunan Kepulauan Yapen yang terus menerus meningkat.

“Jika bicara soal hak, hak guru itu banyak dan lebih dari pegawai lainnya, kenapa karena hal sepele sekolah harus di tutup, apa kalian tidak melihat kerugian yang di berikan kepada anak-anak kita karena sekolah di tutup, pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia,” tandas Bupati Tonny.

Ditulis: Nato (Yapen) !

Editor: Jerry

 

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan