Pj Bupati William Manderi Tegaskan Larangan ASN Menjadi Penyelenggara Pilkada 2024

Welliam Roberth Manderi (Ft: Doc/mepago.co)

SERUI | MEPAGO.CO – Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Yapen, William Manderi, mengeluarkan pernyataan tegas terkait larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi penyelenggara Pilkada tahun 2024. Dalam rapat dengan KPU dan Bawaslu beberapa minggu lalu, Manderi menegaskan bahwa sesuai dengan regulasi disiplin PNS, ASN dilarang untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada.

“Selain mengganggu netralitas, keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan Pilkada juga berdampak negatif pada tugas rutinitas sehari-hari mereka. Pengalaman pada Pileg dan Pilpres sebelumnya menunjukkan banyak ASN yang terganggu kinerjanya dan mengeluhkan akibat dari keterlibatan tersebut,” ujar Manderi.

Ia menyerukan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Distrik untuk tidak mengeluarkan atau memberikan rekomendasi kepada ASN untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Kita semua harus memahami bahwa jika ASN ikut serta sebagai penyelenggara Pilkada, maka netralitas mereka tidak dapat terjaga. Netralitas ASN sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan adil dan tanpa intervensi dari pihak manapun,” tambahnya.

Larangan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga profesionalisme dan netralitas ASN, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Dengan demikian, diharapkan proses Pilkada dapat berjalan lebih transparan dan tidak tercemar oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pj Bupati juga mengingatkan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang melanggar aturan ini. “Kami akan memantau dengan ketat dan menindak tegas setiap pelanggaran. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan Pilkada 2024 di Kepulauan Yapen berlangsung dengan jujur dan adil,” tutupnya.

Namun, muncul pertanyaan mengenai langkah tegas yang akan diambil terhadap ASN yang sudah terlanjur masuk dalam Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat distrik, kelurahan, dan kampung. Manderi menegaskan bahwa surat edaran akan dikeluarkan untuk memastikan ASN yang telah direkrut PPD, PPS, dan KPPS harus melalui izin dari Pimpinan Daerah atau Pejabat yang berwenang.

“Khusus ASN yang telah direkrut PPD, surat kami tegas harus dikroscek kembali, karena harus ada izin dari Pimpinan Daerah atau Pejabat yang berwenang. Begitu juga PPS dan KPPS, harus seizin Pimpinan Daerah,” terangnya.

 

Penulis: Iqi Aninam

Editor: Tamrin Sinambela

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *