Pj Gubernur Ribka Haluk Buka Musyawarah RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045

NABIRE | MEPAGO,CO  – Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM, telah resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025-2045. Dengan tujuan utama untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam penyusunan draf RPJPD, pertemuan penting ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah pada Senin, 13 Mei 2024, dihadiri oleh seluruh pejabat SKPD lingkup Provinsi Papua Tengah dan para Kepala Bappeda dari delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.

Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, membuka Musrenbang dengan memukul tifa, menandai dimulainya pembahasan rencana pembangunan yang akan membawa kemajuan bagi provinsi. (Ft: Humas Pemprov Papua Tengah)

Dalam sambutannya, DR. Haluk menekankan pentingnya sebuah proses perencanaan pembangunan yang tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga partisipatif dan akuntabel. Ia menjabarkan bahwa proses ini akan meningkatkan kualitas perencanaan demi mencapai hasil yang optimal.

“Musrenbang ini merupakan langkah krusial dalam tahapan penyusunan RPJPD 2025-2045, yang akan kita tetapkan pada awal Agustus 2024. Kita harus memastikan bahwa penyusunan RPJPD Papua Tengah selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode yang sama,” ujarnya.

Gubernur Haluk juga mengharapkan bahwa draf dokumen RPJPD akan mencerminkan kualitas tinggi dan mengintegrasikan aspirasi masyarakat serta mengacu pada program-program nasional yang telah ditetapkan.

“Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJPD sangat krusial. Kita harus menghindari sikap egois dari pejabat SKPD dan fokus pada kebutuhan masyarakat luas, terutama mengingat Indonesia akan memasuki bonus demografi pada tahun 2045. Oleh karena itu, persiapan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi sangat penting,” tegasnya.

Provinsi Papua Tengah telah merancang delapan misi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045, yang meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, serta penguatan keamanan, ketentraman, dan stabilitas daerah.

DR. Haluk mengakhiri dengan seruan kepada akademisi, Staf Ahli Gubernur, dan Bappeda untuk secara aktif memberikan masukan dan memastikan kesesuaian delapan misi tersebut dengan tema Musrenbang serta kepentingan umum, demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan demokratis di Provinsi Papua Tengah.

 

Editor: Tamrin Sinambela

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *