Bupati F.X Mote. (Ft: TIM)
WAROPEN | MEPAGO.CO – Menanggapi berbagai narasi yang beredar di media sosial mengenai dirinya yang kerap melakukan perjalanan ke luar daerah, Bupati Waropen, Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si, akhirnya memberikan klarifikasi secara terbuka. Hal ini disampaikannya di hadapan ratusan peserta saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Distrik dan Kampung di Aula Klasis GKI Waropen, Kamis (24/7/2025).
Dengan nada tegas, Bupati F.X. Mote menjelaskan bahwa setiap perjalanan keluar daerah yang ia lakukan bukan tanpa alasan, melainkan dalam rangka memenuhi undangan resmi yang tidak dapat diwakilkan.
“Saya keluar daerah bukan untuk jalan-jalan. Saya pergi karena menghadiri undangan penting yang tidak bisa diwakilkan. Bahkan di sela-sela kegiatan tersebut, saya manfaatkan untuk melakukan koordinasi langsung dengan berbagai kementerian,” tegas Bupati yang disambut tepuk tangan dari para peserta.
Salah satu agenda penting yang tengah diperjuangkan, lanjut Bupati, adalah terkait peningkatan status 12 Kampung Administratif dan sejumlah Distrik menjadi wilayah definitif.
“Saya bersama jajaran OPD terkait sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Kita berdoa bersama agar penetapan status ini bisa segera terealisasi. Saya juga sampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas PMK karena dokumen administrasi yang disiapkan sudah lengkap,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Bupati juga menyampaikan komitmennya dalam mendorong pemekaran daerah di Waropen. Ia menegaskan bahwa apabila moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) dibuka oleh pemerintah pusat, dirinya akan memperjuangkan lahirnya dua DOB di Kabupaten Waropen.
“Oleh karena itu, masyarakat perlu tahu bahwa tidak semua undangan saya hadiri. Tapi kalau itu penting dan menyangkut kepentingan daerah, saya harus hadir. Ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai kepala daerah,” tutupnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap langkah Bupati F.X. Mote ke luar daerah merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan dan pemenuhan hak administratif masyarakat Waropen.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tamrin Sinambela
