Pemkab Waropen Usulkan 20 Raperda untuk Propemperda 2027

Plt. Sekda Kabupaten Waropen, Bob Woriori, mewakili Bupati Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., menyerahkan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Waropen Tahun 2027 kepada Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III DPRK Waropen dalam Rapat Paripurna V Masa Persidangan III Tahun 2026, Selasa (17/11/2026), di ruang sidang DPRK Waropen. (Ft: Jery/mepagoco)

WAROPEN – Pemerintah Kabupaten Waropen mengusulkan sebanyak 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Waropen Tahun 2027. Usulan tersebut disertai rencana pembiayaan sebesar Rp6,36 miliar yang dialokasikan melalui perangkat daerah pengusul.

Usulan tersebut disampaikan melalui pidato Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Bob Woriori, dalam Rapat Paripurna DPRK Waropen di ruang sidang DPRK, Selasa (17/11/2026).

Dalam pidatonya, Bupati Mote menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda merupakan bagian dari tugas konstitusional pemerintah daerah bersama DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

la menjelaskan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Perda harus direncanakan secara terpadu, terukur, dan sistematis.

Menurutnya, Propemperda bukan sekadar daftar keinginan pembentukan regulasi, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Waropen memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan regulasi nasional, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam penyusunan 20 Raperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Waropen telah melakukan pemetaan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan skala prioritas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Enam Raperda Pelayanan Dasar

Pada kelompok urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah mengusulkan enam Raperda yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Keenam Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Waropen, Raperda tentang Pengelolaan Pemakaman, Raperda tentang Kartu Waropen Cerdas, Raperda tentang Kartu Waropen Sehat, serta Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Keenam regulasi tersebut diarahkan untuk mendukung penataan ruang wilayah, perlindungan keselamatan masyarakat, penataan fasilitas umum, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dua Raperda Kepastian Hukum

Selanjutnya, pada kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah mengusulkan dua Raperda.

Keduanya yakni Raperda tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum guna mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur publik, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk memberikan akses pendampingan hukum yang adil bagi masyarakat kurang mampu.

Enam Raperda Urusan Pilihan

Sementara itu, untuk kelompok urusan pemerintahan pilihan, pemerintah daerah mengajukan enam Raperda yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Raperda tersebut mencakup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), regulasi di sektor peternakan, pemeriksaan kesehatan hewan atau ternak, tata cara pemungutan retribusi rumah potong hewan, serta retribusi lalu lintas ternak.

Melalui berbagai rancangan regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan sektor pertanian, pariwisata, dan peternakan dapat memiliki kepastian hukum serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian daerah.

Bupati Mote melalui pidatonya juga menegaskan pentingnya sinergi dan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK Waropen agar setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan dapat dikaji secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.

Dengan demikian, Propemperda Kabupaten Waropen Tahun 2027 diharapkan menjadi landasan pembentukan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, perlindungan masyarakat, dan percepatan pembangunan di Negeri Seribu Bakau.

Penulis: Jery

Editor: Tamrin Sinmabela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *