Bupati F.X Mote Setujui Lima Raperda Inisiatif DPRK untuk Propemperda 2027

Bupati Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., saat membacakan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi, laporan kelompok khusus, dan Bapemperda DPRK terhadap materi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Waropen Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna V DPRK Waropen Masa Persidangan III Tahun 2026, di Gedung Sidang DPRK Waropen, Rabu (18/11/2026). Ft: Jery/mepagoco

WAROPEN – Bupati Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., menyatakan menerima dan menyetujui lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRK Waropen untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Waropen Tahun 2027.

Persetujuan tersebut disampaikan Bupati Mote dalam Rapat Paripurna V DPRK Waropen Masa Persidangan III Tahun 2026, saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi, laporan kelompok khusus, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), di Gedung Sidang DPRK Waropen, Rabu (18/11/2026).

Dalam jawabannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Waropen, khususnya Bapemperda, yang telah menjalankan fungsi legislasi dengan mengajukan lima Raperda inisiatif yang dinilai strategis, menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, serta selaras dengan arah pembangunan daerah.

Foto atas: Bupati Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., saat bersalaman dan menyapa para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, mulai dari Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda hingga pimpinan OPD, usai mengikuti Rapat Paripurna V DPRK Waropen Masa Persidangan III Tahun 2026, Rabu (18/11/2026).
Foto bawah: Suasana Gedung Sidang DPRK Waropen setelah pelaksanaan rapat paripurna berakhir, dengan seluruh rangkaian agenda persidangan berjalan lancar. (Ft: Jery)

Menurutnya, kelima Raperda tersebut pada prinsipnya dapat diterima dan selanjutnya dibahas bersama pemerintah daerah dan DPRK sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Amanat Rakyat, Fraksi Golkar, serta laporan kelompok khusus, Bupati menegaskan pentingnya penyusunan Propemperda secara selektif, rasional, dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ia menyebutkan, terdapat 20 usulan Raperda dari pemerintah daerah dan lima Raperda inisiatif DPRK yang direncanakan masuk dalam Propemperda Tahun 2027. Karena itu, seluruh usulan harus dipersiapkan secara matang agar proses pembahasan dapat berjalan sistematis dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembahasan Raperda agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar aspiratif, aplikatif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Waropen.

Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan Plt. Sekretaris Daerah, Bagian Hukum Setda, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pemrakarsa untuk segera menyiapkan dokumen pendukung, penjelasan atau keterangan, naskah akademik, dan draf Raperda secara tepat waktu.

Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dan evaluasi berkala terhadap OPD pemrakarsa guna memastikan setiap Raperda yang telah masuk dalam Propemperda ditindaklanjuti secara serius dan tidak berhenti sebatas usulan judul.

Selain itu, Bupati menyatakan pemerintah daerah mendukung kebutuhan teknis, administrasi, dan penganggaran bagi lima Raperda inisiatif DPRK. Pengalokasian anggaran akan dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Sekretariat DPRK dan Badan Anggaran dengan tetap memperhatikan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.

Terkait prioritas pembentukan regulasi, Bupati menegaskan bahwa Raperda yang menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, perlu mendapat perhatian utama.

Termasuk regulasi yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan potensi sumber daya perikanan, perlindungan lahan pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur daerah.

Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK Waropen terus diperkuat sehingga seluruh proses pembentukan peraturan daerah Tahun 2027 dapat berjalan tepat waktu, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kerja sama eksekutif dan legislatif, Propemperda Tahun 2027 diharapkan menjadi landasan hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Waropen.

Penulis: Jery

Editor: Tamrin Sinambela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *