MEPAGO,CO. YAPEN – Seluruh proses dan tahapan pengadaan konstruksi cor beton jalan Kabuena-Turu senilai Rp 18.344.000.000,00 oleh Pokja UKPBJ dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kabupaten kepulauan Yapen sudah selesai beberapa bulan lalu.
Dimana pemenang pekerjaan sudah tayang melalui LPSE Yapen yaitu PT. GEMILANG KARYA PRATAMA dengan nomor kontrak 600.19/V.35.ASPIDPUPR-KY/2073
25 Mei 2023 mengalahkan 15 perusahaan lainnya.
Lamanya pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, sedangkan sumber Dana Alokasi Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan (DAK JALAN-MKD)
Perlu diketahui bahwa fisik pekerjaan atau pengadaan konstruksi sebelumnya jalan Kabuena-Turu menggunakan aspal Hotmix. Tetapi kali ini dengan sumber dana yang sama yaitu dana DAK APBD 2023 pengadaan konstruksi pekerjaannya cor beton.
Padahal, bila ingin mendapatkan kondisi jalan yang seragam mestinya konstruksinya harus aspal hotmix, seperti yang ada sekarang ini. Berbicara AMP, pengusaha sudah membangun sebanyak 5 AMP di kabupaten kepulauan Yapen. Tetapi justru dinas PUPR mengalihkan konstruksinya kepada cor beton. Lantas, ada apa dibalik itu semua?.
Dari pantauan tim mepago.co dilapangan, bahwa fisik pengadaan konstruksi cor beton belum ada action sama sekali, konon sudah berbulan-bulan prosesnya selesai.
Mobilisasi alat berat dari perusahaan pemenang proyek pun belum ada sama sekali di lokasi. Apalagi, pembersihan lokasi.
Sedangkan batas waktu pekerjaan akan berakhir pada 20 November 2023.
Tahun anggaran 2023 masih banyak proyek fisik Pemkab kepulauan Yapen yang sedang jalan dan yang belum jalan. Lantas, apakah progresnya sudah sesuai jauh dari target atau sebaliknya.
Tentu khusus pengadaan konstruksi jalan kabuena-turu progresnya masih samgat jauh dari target. Lantas lagi, apabila proyek tidak bisa selesai tempat waktu, maka dana DAK tersebut bagaimana.
Oleh karena itu untuk memastikan semua proyek bisa tuntas dibangun sesuai target. Disinilah, peran wakil rakyat untuk melakukan pengawasan, begitu juga dengan aparat penegak hukum, dan kontribusi masyarakat untuk turut melakukan pengawasan seluruh pekerjaan pemerintah. (***)
Penulis: TIM
Editor: Tamrin Sinambela
