Bupati Waropen Drs. F.X. Mote, M.Si didampingi Wabup Boari, para pejabat Pemda, serta pimpinan dam anggota DPRK saat memberikan pernyataan usai audiensi di hadapan puluhan tenaga honor K2 yang menunggu di halaman gedung DPRK. (Ft: Tamrin/mepago.co)
WAROPEN | MEPAGO.CO – Pemerintah Kabupaten Waropen kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan memperjuangkan nasib 500 tenaga honor kategori dua (K2) agar memperoleh kejelasan status kepegawaian. Penegasan ini disampaikan dalam audiensi bersama pimpinan dan anggota DPRK Waropen serta perwakilan tenaga honorer, yang berlangsung di ruang rapat DPRK, Rabu (23/7/2025).
Audiensi tersebut menjadi respons atas desakan tenaga honorer yang menuntut kepastian masa depan mereka dalam sistem kepegawaian daerah. Sebanyak 10 orang perwakilan honorer K2 hadir langsung menyampaikan aspirasi, sementara puluhan lainnya menunggu di luar gedung hingga pertemuan selesai.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Waropen Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si, didampingi Wakil Bupati Yowel Boari, Pj. Sekda Jaelani, AP, M.Si, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Linda Hubi, Plt. Kepala Bappeda Bob Woriori, AP, M.Si, serta jajaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPLD). Dari pihak legislatif, audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Yennike Dippan bersama para pimpinan dan anggota dewan lainnya.
Suasana pertemuan berlangsung cukup dinamis dan hangat. Para perwakilan tenaga honor menyuarakan keresahan mereka atas ketidakpastian status, dan meminta dukungan konkret dari pemerintah daerah. DPRK pun menyatakan komitmen kuat untuk ikut memperjuangkan hak-hak para honorer yang telah lama mengabdi.
Dalam tanggapannya, Bupati Fransiskus Mote menegaskan bahwa 500 tenaga honorer K2 yang telah diumumkan sebelumnya akan tetap dipertahankan dan diperjuangkan untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah tidak akan mundur. Kami akan kawal hingga SK dari BKN benar-benar diterbitkan. Bahkan kami membuka kesempatan bagi perwakilan honorer untuk ikut ke BKN agar menyaksikan langsung prosesnya,” ujar Bupati yang disambut tepuk tangan peserta.
Usai audiensi, Bupati dan Wakil Bupati bersama pimpinan OPD dan DPRK langsung menemui massa honorer K2 yang menunggu di halaman gedung DPRK sejak pagi. Di hadapan mereka, Bupati kembali menyampaikan komitmen terbuka.
“Selama saya dan Wakil Bupati Yowel Boari memimpin, kami akan berjuang maksimal agar tenaga honorer mendapatkan kepastian hukum melalui SK BKN. Tetap tenang, tetap percaya, dan mari kita pulang dengan tertib,” ucapnya.
Pertemuan ditutup dengan jabat tangan dan salam hormat antara pimpinan daerah, DPRK, dan perwakilan honorer—sebagai simbol semangat kebersamaan dalam memperjuangkan masa depan para tenaga kerja lokal yang telah setia mengabdi di Kabupaten Waropen.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tamrin Sinambela
