Usai apel gabungan, Bupati F.X Mote berbincang dengan Wakil Bupati Yoel Boari dan para Kepala SKPD. (Ft: Tamrin/mepago.co)
WAROPEN | MEPAGO.CO — Dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2026, Bupati Waropen Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si memberikan penegasan tegas kepada seluruh pimpinan SKPD agar memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di kampung-kampung dan melibatkan para staf teknis dalam setiap program. Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Apel Gabungan bertepatan dengan Apel Hari Kesadaran Nasional, Senin (17/11/2025) di Lapangan Paprindey.
Bupati Mote menekankan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum perubahan pola kerja, dari sebelumnya banyak beraktivitas di kota dan luar daerah, menjadi lebih dekat dengan masyarakat kampung sebagai penerima manfaat pembangunan.
“Kegiatan tahun 2026 harus banyak dilakukan di kampung. Masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir. Saya tidak mau lagi kegiatan habis untuk jalan ke Jakarta, ke Jayapura, atau ke daerah lain. Perjalanan dinas harus diarahkan turun ke masyarakat,” tegasnya.
Menurut Bupati, anggaran perjalanan dinas hendaknya memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya untuk pembiayaan kegiatan luar daerah. Ia bahkan menginstruksikan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan langsung di kampung, sekaligus menurunkan rombongan pegawai agar uang yang beredar benar-benar dirasakan oleh warga.
“Kalau turun kegiatan, tidur di rumah masyarakat. Biar uang perjalanan habis di masyarakat Waropen. Itu lebih bermanfaat daripada habis di hotel,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta apel.
Bupati mengaku bahwa berdasarkan hasil kunjungan kerjanya ke dua distrik, masih sangat sedikit OPD yang menyiapkan kegiatan langsung di masyarakat.
“Saya kunjungan kerja dua kali ke distrik, hampir tidak ada OPD yang punya kegiatan di sana. Ini jadi catatan penting,” ungkapnya.
Karena itu, Bupati meminta Plh. Sekda, para Asisten, hingga para sekretaris dan kepala bidang di seluruh SKPD untuk memperhatikan serius penyusunan program 2026 agar benar-benar menyentuh kampung dan komunitas masyarakat.
Bupati menjelaskan bahwa banyak persoalan kehidupan masyarakat terdapat di kampung, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan anak, hingga masalah sosial lainnya. Karena itu, pemerintahan tidak boleh hanya beraktivitas di kota.
“Di kampung banyak masalah nyata yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Sementara kita di kota hidup tenang, lalu masih mengeluh tidak dapat ini dan itu. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Bupati menegaskan bahwa pemerintahan harus bekerja sejalan dengan amanah pelayanan kepada rakyat, bukan hanya rutinitas kantor.
“Kita melayani masyarakat Waropen, bukan melayani hotel. Jadi mulai 2026, semua kegiatan harus lebih banyak dibuat untuk masyarakat dan bersama masyarakat,” tutupnya.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tanrin Sinambela
