MEPAGO.CO.SERUI – Banyaknya keluhan dan masukan mengenai perjalanan dinas di berbagai Organisas Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan Yapen, disinyalir dimonopoli oleh Pimpinan atau Kepala OPD sendiri, membuat Bupati Yapen Tonny Tesar geram.
Akhirnya, unek-unek para bahwahan Kepala OPD langsung dilontarkan Bupati kepada para Kepala OPD. Kegiatan OPD dibagi dalam berbagai bidang dan pejabatnya sampai staf sudah terisi yang dipimpin oleh Kepala OPD. Tetapi, banyak laporan yang masuk, bahwa perjalanan dinas dikuasai atau dimonopoli Kepala OPD sendiri.
Memulai tahun anggaran 2020 seiring DPA sudah dibagikan dan sudah diterima Kepala OPD. Untuk itu, Bupati mengingatkan perjalanan dinas harus secara bergiliran pada setiap bagian. “Jangan hanya Kepala OPD yang melakukan perjalanan dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi bahkan staf sekalipun harusnya merasakan perjalanan dinas. Karena itu, perlu secara bergiliran demi kebersamaan dalam menunjang segala aktifitas yang ada,” ujar Bupati Tonny digedung Silas Papare baru-baru ini.
Perjaanan dinas juga, tutur Bupati, harus yang bermanfaat yang harus diikuti, jangan hanya mau jalan-jalan tapi tidak ada hasil yang di berikan ketika pulang. “Usai perjalanan dinas, manfaatnya harus ada pada kegiatan sendiri, jangan kosong ketika pulang itu sangat tidak wajar,” ujarnya.
Disamping itu, peserta perjalanan dinas, Kepala OPD harus membawa pejabat eselon 3 untuk mendampingi setiap ada perjalanan dinas, atau pun staff yang lain yang bisa menemani ketika ada perjalanan dinas. “Saya harapkan staf atau pejabat eselon 3 secara bergiliran harus mendampingi Kepala OPD untuk mendukung segala kegiatan dalam perjalanan dinas, sehingga benar-benar bermanfaat,” katanya.
Ia mengakui banyak laporan yang didengarnya mengenai peejalanan dinas yang dikuasai Kepala OPD, jadi yang ingin dinas keluar tidak pergi tapi hanya tanda tangan dan mengambil SPPD nya saja, banyak memang kejadian seperti itu, jadi semoga tidak terulang kembali di tahun yang baru ini.
Semuanya bisa berjalan dengan baik jika seluruh unsur dalam suatu OPD bisa berjalan, jadi tidak hanya kepala dinasnya saja yang bergerak, tapi kepala bidang dan staf juga harus bisa ambil bagian. (***)
