WAROPEN | MEPAGO.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen, Yenike Suriana Ketsya Dipan Imbiri, S.Sos menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi damai yang berlangsung di Gedung DPRK Waropen, Senin, 28 Juli 2025.
Aksi tersebut diikuti oleh massa gabungan dari elemen mahasiswa, pedagang, petani, dan nelayan yang menyampaikan tujuh poin tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Adapun tuntutan tersebut meliputi:
- Penyelesaian pembangunan Pasar Urfas
- Pengadaan Kapal Cepat untuk konektivitas wilayah
- Pengangkatan honorer K2
- Kejelasan pelaksanaan tes CPNS yang direncanakan Oktober 2025
- Pembangunan talud Asrama Mahasiswa Waropen di Jayapura
- Penyelesaian pemekaran 50 kampung, di mana masih tersisa 38 sedangkan 12 kampung dalam proses administrasi untuk defenitif
- Evaluasi kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Saat ditemui media ini, usai menerima massa aksi, Ketua DPRK Yenike Dipan menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut telah dicatat secara resmi dan akan dibahas dalam forum internal DPRK.
“Kami di DPRK telah menerima tujuh poin aspirasi dari masyarakat. Ini akan kami bahas dalam rapat internal dan segera tindak lanjuti dengan memanggil Bupati dan para pimpinan OPD terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tegas Dipan.
Ia menekankan bahwa tuntutan masyarakat adalah wujud dari partisipasi demokratis yang sah, dan DPRK sebagai lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Mahasiswa, pedagang, petani, dan nelayan yang menyampaikan aspirasi hari ini adalah warga negara yang punya hak bersuara. Kami adalah representasi masyarakat, dan karena itu, kami akan mengawal dan menjaga aspirasi ini agar tidak sekadar menjadi janji,” ujar politisi perempuan ini.
Lebih lanjut, Dipan optimis sebagian dari tuntutan masyarakat akan mulai terjawab di tahun 2025 ini, dan sisanya dapat diakomodasi dalam program dan anggaran tahun berikutnya.
“Kami percaya bahwa sebagian tuntutan ini bisa direalisasikan tahun ini, dan sisanya kita perjuangkan di tahun anggaran 2026. Prinsipnya, kami di DPRK dan pihak eksekutif—dalam hal ini Bupati dan jajarannya—adalah mitra, dan kami siap duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Massa membubarkan diri secara damai setelah menyampaikan aspirasinya dan mendapat kepastian bahwa tuntutan mereka akan ditindaklanjuti secara kelembagaan.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tamrin Sinambela
