Bupati F.X. Mote didampingi tiga anggota DPRK berfoto bersama usai pertemuan dengan Kementerian PAN-RB. (Tim Humas)
WAROPEN | MEPAGO.CO – Bupati Fransiskus Xaverius Mote bersama Wakil Bupati Boari kembali menunjukkan langkah cepat dalam menyikapi nasib tenaga honorer, kategori II, serta para pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Waropen. Didampingi anggota DPRK dan instansi teknis, Bupati Mote bergerak langsung ke Kementerian PAN-RB untuk memperjuangkan kepastian masa depan ratusan tenaga honorer di daerahnya.
Dalam pertemuan antara Bupati, anggota DPRK, dan kepala OPD teknis dengan jajaran Kementerian PAN-RB pekan lalu, Pemkab Waropen secara resmi mengajukan permohonan penataan dan rekonstruksi formasi tenaga honorer serta kategori II yang berjumlah sekitar 500 orang. Permohonan ini diminta agar segera ditindaklanjuti sebelum Oktober 2025.
Bupati Mote juga menyampaikan harapan adanya kebijakan khusus terkait sisa formasi CPNS tahun 2024 yang belum terisi sebanyak 61 formasi. Menurutnya, kekosongan tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengakomodasi peserta yang telah mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), khususnya tenaga dokter baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP.
Selain itu, Pemkab Waropen berencana menyusun kebutuhan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan belanja aparatur di lingkungan Pemkab Waropen agar tetap sejalan dengan kondisi keuangan daerah.
Lebih lanjut, Bupati Mote menegaskan kesediaan Pemkab Waropen untuk menerima formasi CPNS umum tahun 2021. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan aspirasi pencaker, dengan prioritas utama menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer tahun 2021 terlebih dahulu.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Kabupaten Waropen, sekaligus menjadi solusi terhadap kebutuhan tenaga aparatur di berbagai sektor pelayanan publik.(Tim Humas)
Editor: Tamrin Sinambela
