Tengah, Bupati Fransiscus Xaverius Mote; kanan, Plt. Kepala Bappeda Mesak Wonatorei; dan kiri, Plt. Kepala Distrik Waropen Bawah Alfons Wenggi, saat pembukaan Musrenbang tingkat distrik di aula kantor Distrik Waropen Bawah, Selasa (24/2/26). (Ft: Tamrin/mepago.co)
WAROPEN | MEPAGO.CO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat distrik di Kabupaten Waropen resmi digelar. Namun, forum ini ditegaskan bukan sekadar agenda tahunan atau seremoni belaka, melainkan tahapan strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Penegasan itu disampaikan Plt. Kepala Bappeda Waropen, Mesak Wonatorei, S.Pd saat membuka Musrenbang tingkat distrik di Aula Kantor Distrik Waropen Bawah, Selasa (24/2/2026).
“Musrenbang ini adalah ruang resmi negara untuk menyerap dan menyelaraskan aspirasi dari kampung dan distrik. Di sinilah arah pembangunan Waropen ditentukan,” tegasnya.
Musrenbang tingkat distrik dilaksanakan mulai 24 hingga 27 Februari 2026 di 12 distrik se-Kabupaten Waropen. Forum tahun ini mengusung visi Waropen Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan dengan tema pembangunan tahun perencanaan 2027: Pemenuhan Layanan Dasar yang Didukung Sarana dan Prasarana Berkualitas.
Mesak menekankan, seluruh usulan dari kampung tidak boleh berhenti sebagai catatan di atas kertas. Hasil pembahasan akan dibawa ke Forum OPD, Musrenbang Kabupaten, hingga ke tingkat provinsi dan nasional untuk diperjuangkan masuk dalam skema pendanaan, baik dari Otsus, DAK, DAU maupun sumber lainnya.
Peserta Musrenbang terdiri dari para kepala distrik, kepala kampung, Bamuskam, serta tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh adat. Mereka diberi ruang untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah.
“Tujuan kita jelas, menyinkronkan prioritas pembangunan dari kampung agar tepat sasaran. Jangan sampai ada program yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar mekanisme pembahasan dilakukan secara terbuka dan fokus pada urgensi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Musrenbang tingkat distrik ini diharapkan menghasilkan kesepakatan konkret yang benar-benar menyentuh persoalan masyarakat kampung, bukan sekadar rutinitas tahunan. Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap aspirasi yang telah disepakati benar-benar diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan 2027.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tamrin Sinambela
