Wabup Frans Sanadi saat menerima piagam penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah DJpb Provinsi Papua, Burhani. (Foto: Vijay Polanunu/Mepago.Co)
MEPAGO,CO. YAPEN – Dua Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berhasil diraih oleh pemerintah kabupaten kepulauan Yapen setelah berhasil di Nobatkan sebagai Kabupaten dengan Kategori Kinerja Terbaik Rekonsiliasi Pajak Pusat Belanja Daerah dan juga Kategori Kinerja Terbaik Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik Tahun 2021.
Piagam peghargaannya langsung diterima Wakil Bupati Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A. di dampingi oleh Asisten ll, Asisten lll Setda dan juga Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah DJpb Provinsi Papua, Burhani dan Kepala Kantor KPPN Yapen, Noegroho bersamaan jamuan kasih atau makan malam di rumah jabatan Bupati, Kamis 24 Maret 2022.
Kepala Kantor Wilayah DJpb Provinsi Papua, Burhani menjelaskan bahwa penyerahan dua piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah merupakan bentuk dari sebuah penghargaan dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada pemerintah kabupaten kepulauan Yapen atas Kinerja dalam Rangka Penyaluran Dak Fisik Tahun 2021. “Pemkab Yapen dinilai sangat baik pada lingkup Provinsi Papua dan penghargaan atas kinerja terbaik rekonsiliasi pajak pusat belanja daerah, Ia berharap Pencapaian yang telah di capai dapat dipertahankan serta dapat di tingkatkan di tahun 2022,” ungkapnya kepada media online Mepago Co.
” Mudah -mudahan itu bisa di pertahankan dan bahkan mungkin bisa di tingkatkan di tahun 2022 ini.” ujarnya
Burhani juga berharap Dana – dana yang bersumber dari APBN terkhusus Dana yang di salurkan Ke Kab. Kepulauan Yapen bisa dipercepat sehingga dapat di rasakan oleh Masyarakat.
Selaku Pimpinan Daerah Frans Sanadi Bersukur dengan pencapaian – pencapaian yang telah diperoleh di tahun 2021 sehingga Kab. Kepulauan Yapen berhasil mendapatkan dua buah Penghargan sekaligus atas Kinerja dalam Rangka Penyaluran Dak Fisik Tahun 2021 dan juga Kinerja Terbaik Rekonsiliasi Pajak Pusat Belanja Daerah. (***)
Penulis: Vijay Polanunu
Editor: Jery Sinambela
