Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, saat kunjungan kerja di Kabupaten Waropen meninjau lokasi Bandara Botawa di Distrik Oudate, berfoto bersama Kepala Distrik Oudate, Ely H. Rumaniomi, pada Kamis, 15 Mei 2025. (Ft: Tamrin/mepago.co)
WAROPEN | MEPAGO.CO – Proyek peningkatan Bandara Botawa di Distrik Oudate, Kabupaten Waropen, senilai Rp6 miliar yang dibiayai melalui APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 dilaporkan gagal dilaksanakan. Dinas Perhubungan (Dishub) Papua menyampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun 2024 bahwa proyek terhambat akibat pemalangan lahan oleh pemilik hak ulayat.
Namun, fakta berbeda ditemukan Komisi IV DPR Papua saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek pada Kamis, 15 Mei 2025. Kunjungan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, ST., MH., yang juga merupakan perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, termasuk Kabupaten Waropen.
Meski tiba di lokasi pada sore hari, Edward tetap melakukan peninjauan fisik terhadap kondisi bandara. Ia didampingi oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, S.Sos, yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Nasdem, serta Kepala Distrik Oudate, Ely H. Rumaniomi, S.STP. Di lokasi, mereka melakukan diskusi terbuka guna mengklarifikasi penyebab kegagalan proyek.
Dalam pertemuan tersebut, Ely H. Rumaniomi dengan tegas membantah bahwa pemalangan menjadi penyebab utama proyek tidak berjalan. Menurutnya, tuduhan tersebut adalah bentuk pengalihan tanggung jawab oleh Dishub Papua.
“Itu tidak benar. Justru kami menilai Dinas Perhubungan tidak cakap dalam proses pemilihan rekanan proyek. Bagaimana mungkin kontraktor yang ditunjuk tidak memiliki fasilitas dasar seperti AMP (Asphalt Mixing Plant) untuk proyek pengaspalan bandara?” ujar Ely.
Sebagai pemilik hak ulayat sekaligus pejabat pemerintah setempat, Ely menyayangkan sikap Dishub Papua yang dinilainya kerap menyalahkan masyarakat adat untuk menutupi kelemahan internal. Ia mendesak agar proses pengadaan ke depan dilakukan lebih profesional dan mempertimbangkan kesiapan teknis rekanan yang ditunjuk.
Menanggapi penjelasan tersebut, Edward Norman Banua menyatakan kekecewaannya atas temuan di lapangan. Ia menegaskan bahwa hasil kunjungan ini akan dibawa ke Komisi IV DPR Papua untuk ditindaklanjuti secara resmi.
“Sepulang dari sini, kami akan melaporkan temuan ini ke Komisi. Kita tidak ingin pembangunan vital seperti Bandara Botawa terhambat oleh kelalaian teknis yang seharusnya bisa dicegah. Ke depan, kami mendorong agar Kementerian ATR/BPN segera menangani legalitas lahan agar pengembangan bandara dapat berjalan lancar,” tegas Edward.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pengembangan Bandara Botawa sebagai pintu masuk utama ke Waropen yang dikenal dengan julukan “Negeri Sejuta Bakau”. Menurutnya, infrastruktur transportasi udara adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tamrin Sinambela
