Kunker anggota DPR RI Robert Rouw Komisi IV di kabupaten kepulauan Yapen, meninjau paket proyek dari Kementerian PUPR melalui BPJN Jayapura wilayah IX Peovinsi Papua, tepatnya di Kampung Sambrawai, Selasa 5 Maret 2022. Robert tampak berbincang dengan konsultan pengawas, Ari. (Foto: Jery Sinambela)
MEPAGO,CO. YAPEN – Salah satu pembangunan jembatan di Distrik Pantai Utara (Pantura) tepatnya di Kampung Sambrawai Kabupaten Kepulauan Yapen diduga sebagai proyek siluman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Jayapura Wilayah IX Provinsi Papua (Biak-Serui).
Pasalnya, papan plang nama proyek, belum diketahui rimbanya, apakah ini sengaja atau memang lupa, bahkan pura-pura lupa untuk mengelabui paket proyek. Hal itu terlihat, Selasa 5 April 2022, saat kunjungan kerja anggota DPR RI Roberth Rouw di Yapen.
Memasang plang papan nama proyek tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.
Tetapi, kenyataan di lapangan, pembangunan jembatan di Kampung Sabrawai yang kontraknya sudah berjalan mulai akhir Januari 2022, tetapi papan plang nama proyek belum ada bahkan tanda-tanda kegiatan fisiknya belum ada selain hanya sebuah camp.
Lantas, bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terhadap uang rakyat sedangkan papan plang nama proyek tidak ada, tentang berapa uang negara untuk membiayai paket proyek.
Padahal, kontrak di duga oleh pemilik proyek dengan penyedia jasa sudah beres akhir bulan Januari 2022, dan uang muka pun sudah ditagih.
Konsultan Pengawas, Ari mengakui bahwa kontrak sudah jalan 3 bulan yang lalu. Tetapi aktifitas pembangunan jembatan di Kampung Sambrawai belum berjalan.
“Terus terang saya juga kesal dan kecewa,” akunya.
Anggota DPR RI Roberth Rouw kepada wartawan di Kampung Sambrawai mengaku kaget dan menyayangkan paket proyek oleh Kementerian PUPR yang sampai saat ini belum ada action di lapangan.
Terus terang, saat dilokasi tadi masyarakat bertanya kepada saya sebenarnya pekerjaan ini datangnya dari mana. Kok tidak ada plang nama paket proyek, ungkap Bertho sapaan akrabnya menirukan ucapan warga.
“Saya baru tahu, bahwa paket proyek tersebut sama sekali belum dikerjakan. Oleh karena itu, setelah pulang dari Kunker di Serui, nanti kementerian terkait dan balai besar jalan nasional Jayapura Wilayah IX akan kita panggil,” terangnya. (***)
Editor: Jery Sinanbela
