Bupati Waropen F.X. Mote (kanan) dan Ketua DPRK Yennike Dippan (kiri) berfoto bersama Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua (Tengah) usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan di Jayapura. (Ft: Doc/TIM)
JAYAPURA | MEPAGO.CO – Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disampaikannya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Kamis (26/6/2025) di Jayapura.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho, kepada Bupati F.X. Mote dan Ketua DPRK Waropen, Yennike Suriana Ketsya Dippan. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Jaelani, Kepala Bappeda Bob Woriori, Kepala Inspektorat M. Surya, serta Wakil Ketua DPRK Yonatan Reri.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mote menyatakan menerima hasil pemeriksaan dengan lapang dada meskipun Waropen belum memperoleh opini. Ia menegaskan kesungguhannya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara terukur dan sesuai jadwal.
“Kami akan memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh perangkat daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, serta membangun sinergi yang lebih solid antara OPD, Inspektorat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Papua atas pelaksanaan pemeriksaan serta saran perbaikan yang telah diberikan.
“Kami berterima kasih atas koreksi, masukan, serta langkah-langkah perbaikan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil audit menjadi catatan penting bagi Pemkab Waropen dalam melakukan evaluasi menyeluruh. Ia mengakui masih terdapat kelemahan yang signifikan baik dalam pengendalian internal maupun dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami menerima hasil ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami tidak akan menutup mata terhadap berbagai temuan yang ada. Justru ini menjadi pemicu bagi kami untuk melakukan pembenahan secara sistematis dan berkelanjutan,” tegasnya.
Penulis: TIM
Editor: Tamrin Sinambela
