Suasana rapat paripurna DPRK Waropen saat Bupati Drs. F.X. Mote, M.Si., menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda, di Gedung Sidang DPRK Waropen. (Ft: Tamrin)
WAROPEN | MEPAGO.CO — Bupati Waropen, Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Kabupaten Waropen terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRK Waropen atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Waropen, Rabu (21/10/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRK Dippan didampingi Waket I dan Waket II bersama alat kelengkapan dewan, hadir juga Plh. Sekda, para staf ahli bupati, para Asisten Setda, para pimpinan OPD, Sekwan dan jajaran pejabat dan staf sekretariat dewan.
Dalam kesempatan itu, Bupati F.X. Mote menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pandangan, kritik, dan saran yang dinilai konstruktif untuk penyempurnaan kedua raperda tersebut. Ia menegaskan bahwa masukan DPRK menjadi bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan daerah dan kebijakan perlindungan sosial di Waropen.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bupati Mote menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 dilakukan melalui proses partisipatif dan terukur, mulai dari forum perangkat daerah, konsultasi publik, Musrenbang RPJMD, hingga konsultasi ke Pemerintah Provinsi Papua.
RPJMD ini, kata Bupati, telah diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Papua, serta menjadi panduan utama arah pembangunan Kabupaten Waropen lima tahun ke depan.
“Target dan sasaran kinerja RPJMD dibuat realistis dan terukur sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” ujar Bupati Mote.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat daya saing dan investasi daerah melalui pengembangan sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata berbasis potensi lokal.
Selain itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama melalui peningkatan mutu pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, transformasi digital, serta pembinaan karakter generasi muda Waropen.
Menanggapi isu sosial yang disoroti oleh fraksi-fraksi, terutama terkait Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, Bupati Mote menyatakan bahwa meningkatnya kekerasan rumah tangga dan pelecehan anak mencerminkan perlunya penguatan ketahanan keluarga.
Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat program konseling pranikah dan pascanikah, pemberdayaan lembaga keagamaan, serta pendampingan keluarga rentan.
Selain itu, edukasi dan literasi digital, kampanye anti kekerasan, serta kolaborasi lintas agama dan lembaga masyarakat akan ditingkatkan untuk menciptakan Waropen yang aman, berkarakter, dan ramah bagi perempuan dan anak.
“Pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga,” tegasnya.
Menanggapi pandangan Fraksi PAN, Bupati F.X. Mote menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan akan terus diperkuat melalui Musrenbang di tingkat kampung, distrik, dan kabupaten.
Fokus pembangunan diarahkan pada lima bidang utama:
- Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat,
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,
- Pemerataan infrastruktur dasar,
- Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, dan
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sementara itu, sebelum penetapan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, seluruh redaksi pasal akan melalui harmonisasi hukum agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dalam menanggapi Fraksi Partai Golkar, Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan RPJMD 2025–2029 sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).
Visi “Waropen Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan” akan diwujudkan melalui program berbasis data, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah akan memperkuat sistem perencanaan melalui aplikasi SIPD, menerapkan sistem e-Monev untuk pemantauan pembangunan, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tamrin Sinambela
