Pemeriksaan infrastruktur jalan Kabuena-Turu oleh BPK berlangsung cepat, meninggalkan ruang untuk pertanyaan. Pemeriksaan menyeluruh tidak dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan. (Ft: Tamrin Sinambela)
SERUI | MEPAGO,CO – Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Yapen, R.D Melantono, bersama dengan sejumlah pejabat penting, telah melakukan pemeriksaan pada proyek pembangunan jalan Long Segment Kabuena-Turu untuk tahun anggaran 2023, pada Selasa sore, 27 Februari 2024.
Kehadiran media dalam pemeriksaan ini secara tegas ditolak oleh anggota BPK yang berada di lapangan, yang meminta agar media tidak meliput kegiatan pemeriksaan tersebut. Keputusan ini telah memicu kekhawatiran di antara awak media, yang menginterpretasikannya sebagai potensi indikasi masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.
Penambahan kekhawatiran muncul setelah diketahui bahwa durasi pemeriksaan oleh BPK, bersama dengan pihak penyedia jasa dan konsultan, berlangsung sangat singkat hanya di titik awal pekerjaan, tanpa menunjukkan adanya usaha untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam.
Situasi ini mempertanyakan kecermatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan apakah telah mengikuti semua prosedur standar yang seharusnya diterapkan.
Lebih jauh, larangan terhadap peliputan media, yang biasanya dianggap krusial untuk memastikan transparansi dan memberikan informasi kepada publik tentang pengelolaan dana negara, menambah berat kekhawatiran yang ada.
Di sisi lain, pihak kontraktor pun menunjukkan sikap defensif dengan melarang peliputan, memperkuat persepsi bahwa area proyek adalah ‘wilayah mereka’. Seorang kontraktor bahkan secara provokatif menyatakan kepada media bahwa jika ingin melakukan pemeriksaan, mereka harus menghadapinya, meski penjelasan dari media adalah bahwa tujuan mereka bukan untuk pemeriksaan tetapi untuk pencarian berita.
Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Ini juga menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat, termasuk media, sebagai pilar demokrasi dalam mengawasi penggunaan dana dan kebijakan publik.
Editor: Tamrin Sinambela
