Sekretariat PPS Kampung Ampimoi, Distrik Teluk Ampimoi, dipalang saat pengumuman hasil KPPS. (Ft: IST)
SERUI | MEPAGO,CO –Perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada 27 November 2024 menghadapi masalah serius terkait transparansi.
Di Kampung Moiwani, hanya sepuluh orang yang mendaftar secara resmi, tetapi dua nama muncul sebagai peserta yang lolos tanpa melalui proses yang sah. Situasi ini semakin diperburuk oleh intervensi dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD), yang mengklaim kewenangan PPS dalam menentukan anggota KPPS, memicu kekhawatiran akan integritas pemilihan.
Seorang anggota PPS di Kampung Moiwani yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kebingungan di kalangan anggota PPS. “Kami tidak mengetahui berkas pendaftaran mereka dan mengapa nama mereka bisa muncul sebagai peserta yang lulus,” ujarnya, menyoroti ketidakpastian mengenai keabsahan proses perekrutan.
Di sisi lain, intervensi PPD telah mengambil alih kewenangan PPS, terutama dalam menentukan anggota KPPS di Kampung Ampimoi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan integritas proses pemilihan, mengingat semua keputusan kini berada di tangan PPD.
Anggota PPS lainnya juga mengungkapkan bahwa PPD bahkan menitipkan nama-nama tertentu yang harus diloloskan oleh PPS, yang menunjukkan adanya campur tangan dalam proses yang seharusnya independen. “Kami merasa tertekan untuk memenuhi permintaan tersebut demi kepentingan tertentu di Pilkada,” tambahnya.
Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa proses perekrutan KPPS dilakukan secara transparan dan akuntabel. Diharapkan ada penjelasan dan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak mengganggu kelancaran Pilkada yang akan datang.
Editor: Tamrin Sinambela
