MEPAGO.CO

Terpercaya dan Selalu Ada Dihati

banner 728x100

Penghapusan Tenaga Honor Dikuatirkan Minumbulkan Masalah di Daerah

Penghapusan Tenaga Honor Dikuatirkan Minumbulkan Masalah di Daerah
FOTO : DOK

MEPAGO.CO-JAYAPURA- Wacana penghapusan tenaga  honorer di seluruh  Indonesia mulai tahun 2000 dan seterusnya,   dikwatirkan memunculkan masalah, terutama  di sejumlah wilayah di  Provinsi  Papua.  

 “Kalau dorang mau hapus tenaga honorer, menurut saya itu akan menimbulkan masalah.  Justru  sekitar 75 sampai 80 persen,   yang aktif dan melayani masyarakat adalah tenaga honorer, khusus di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak, SH, MSi, menjawab wartawan di Jayapura, Kamis 6 Februari 2020. 

Dikatakan Ham,  hal lain yang  menghambat  adalah formasi  tenaga honor yang disiapkan pemerintah pusat kadang-kadang  tak sesuai dengan apa yang diputuskan dan dibutuhkan pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah mengajukan jurusan- jurusan sesuai tenaga honorer yang ada. Tapi kadang-kadang  dalam keputusan Menpan RB apa yang diminta tak dikeluarkan. Tapi anehnya justru jurusan  lain yang dikeluarkan.

“Nah begitu pendaftaran dibuka saudara -saudara kita yang tadinya jurusannya lain tak bisa mendaftar,  karena program sekarang tak bisa. Dia bisa mendaftar, kalau ada jurusan dan anehnya juga dibatasi oleh pusat,” katanya.

Lanjutnya, aturan ini  berbeda dengan aturan sebelumnya. Dimana kebijakan dan  kewenangan ada pada pemerintah daerah. Tapi kini sudah dibatasi, bahkan  formasi  pun sudah diatur oleh pusat. “Jadi misalnya 10 tenaga  honorer, 2 dikhususkan  untuk Non Papua  dan 8 Orang Asli Papua atau OAP.  Kalau 8 itu tak dilamar, ya itu gugur dan tak bisa pindahkan ke Non Papua,”  tukasnya.

Ketika disinggung kebutuhan tenaga honorer,  khususnya guru dan medis, menurut Bupati Ham, pihaknya   masih membutuhkan  cukup banyak tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan.  Untuk tenaga honor, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 12 miliar setahun bersumber, sumber dana dari dana Otsus membayar honor  guru kontrak  sebanyak 300- an orang.

Sedangkan tenaga kesehatan sebesar Rp 9 miliar sampai Rp 10 miliar setahun, untuk membayar honor  tenaga medis kontrak. Tapi ia  tak menyebut jumlahnya tenaga honor tenaga medis.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Ham, Pemkab Mamteng  kini tengah membangun rumah sakit.  Rumah sakit  ini juga membutuhkan cukup banyak tenaga kesehatan. Hal ini sebagaimana  kondisi yang dihadapi sebagian besar wilayah di Pegunungan dan juga Papua umumnya.

Persoalannya kini, terangnya, kalau ada wacana untuk menghapus tenaga honorer itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tapi yang penting  saat ini pemerintah pusat  menerima Calon Pegewai Negeri Sipil (CPNS)  sebanyak -banyaknya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Jumlah tenaga honorer di Pemkab Mamteng, kata Bupati Ham, untuk tenaga honorer di bidang pendidikan hampir 300 orang lebih. Sedangkamn   untuk tenaga umum hanya  200 orang  yang terserap di 34 Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

“Itu juga sebenarnya masih kurang cuma karena kami juga tak bisa terima banyak,  karena kemampuan keuangan dari APBD hanya Rp 900 miliar lebih atau belum mencapai Rp 1 triliun,” terangnya.

Karena itu, terangnya, walaupun masih membutuhkan banyak tenaga honorer.  Tapi perlu menghemat, karena bidang yang lain pun butuh anggaran. ‘’Kami membutuhkan  banyak tenaga honorer, tapi  kemampuan kami sangat terbatas,’’ imbuhnya.

“Bukan hanya kasih masuk saja terus tak kerja dan tak memberikan kontribusi balik kepada daerah.   Jadi orang yang diterima honor itu untuk kepentingan dan kebutuhan daerah,” tukasnya. (***)

Editor : Robin Sinambela

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan