Ketua DPD KMDT Pusat, Edison Manurung saat menjelaskan latar belakang pembentukan KMDT di hadapan masyarakat Batak di sekretariat KMB Kota Jayapura, Jumat 13 Desember 2019 malam. (FT : Robin SInambela)
MEPAGO.CO. JAYAPURA- Gaung untuk menjadikan pariwisata danau toba mendunia kini bukan hanya slogan belaka. Komitmen presdien RI Joko Widodo menduniakan Danau Toba sebagai daerah parawisata yang handal diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden.
Untuk mendukung misi Presiden RI, Joko Widodo ini, ketua DPD Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) pusat, Edison Manurung roadshow ke daerah-daerah, termasuk ke provinsi Papua. Melalui rapat di sekretarit Kerukunan Masyarakat Batak (KMB) provinsi Papua dan KMB Kota Jayapura, Jumat 13 Desember 2019 pukul 16.30 Wit s/d 20.30 Wit. Rapat dihadiri perwakilan marga-marga yang ada di kota Jayapura.
Hasilnya rapat memutuskan pembentukan formatur KMDT Provinsi Papua sebanyak 7 orang antara lain, Eddy Pangaribuan, Pdt. Duad Manulang. Ronal Panjaitan, Kenan Sipayung, Robin Sinambela, Mardin Manurung dan Rudy Hartono Sihombing. Ketua DPD KMDT pusat memberikan tugas selama 2 bulan kepada Formatur untuk membentuk pengurus KMDT Provinsi Papua.
Sebelum tim formatur dibentuk, sebelumnya sebagai ketua DPD KMDT pusat, Edison Manurung memaparkan misi pembentukan KMDT di seluruh Indonesia, termasuk di Bumi Cenderawasih sesuai dengan misi Nomensen mengristenkan tanah Batak.
Pembentukan KMDT ujar Edison, berangkat dari keprihatinan Presiden RI, Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) selalu bermimpi Danau Toba menjadi daerah pariwisata yang handal. Presiden secara sungguh-sungguh ingin Menduniakan danau Toba.
Edison menjelaskan secara detail bagaiman dari sejak dulu pemimpin negara ini telah menugaskan pembentukan otoritas dana Toba. Namun sayang sampe 3 periode presiden berganti, program pakum. Nah, angin segar berhembus ketika Joko Widodo menjabat Presiden RI. Presiden langsung turun dan mengeluarkan Perpres otritas Danau Toba. ” Mebangun danau Toba menjadi daerah parawisata tidak gampang. Berbagai persoalan muncul kepermukaan terutama pembebasan lahan tanah, khususnya di Gapiton,’’ katanya.
Lantas Presiden memerintahkan Luhut Panjaitan untuk lebih serius dan tidak hanya retorika saja pembentukan otorita danau Toba harus, itu benar-benar harus nyata diwujudkan. Dibutuhkan pengorbanan dan kesadaran dari semua masyarakat Batak untuk mendukung otoritas danau Toba.
Era Joko Widodo membngun danau Toba tujuannya adalah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Batak disekitar wilayah Danau Toba. Meskipun awalnya mendapat tantangan atau protes dari warga setempat, ketika LBP turun dan audensi dengan masyarakat di Gapiton. Masyarakat kini sudah sadar dan terbuka menerima pembangunan otorita danau Toba.
Lebih jauh dijelaskan Edison bahwa KMDT tidak ada kaitannya sama sekali dengan otorita danau toba. KMDT sifanya indevenden. Artinya KMDT tidak mengambil bagian dari BODT. ‘’KMDT bermitra dengan BODT untuk membantu masyarakat di wilayah danau Tona,’’ imbuhnya. (***)
