MEPAGO.CO. JAYAPURA- Kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP) di istana Negara dan diterima oleh Presiden Jokowidodo, Jumat, 20 Mei 2022 mendapat kritikan dari pengamat sosial dan tokoh masyarakat Papua, Paskalis Kosay, S. Pd, MM.
Paskalis kepada media on-line mepago.co, kemarin menyebutkan bahwa yang datang ke Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat adalah MRP tandingan.
Rombongan MRP tandingan ini dipimpin Bupati Jayapura Mathius Awaitouw sekaligus bertindak juru bicara MRP tandingan.
Apa agenda MRP tandingan dalam pertemuan dengan Presiden ? Tidak ada, pembicaraan mereka baru sebatas bicarakan unek-unek kekecewaan mereka terhadap langkah pimpinan MRP yang dinilainya tidak akomodatif dalam menyalurkan aspirasi rakyat Papua kepada pemerintah pusat.
“Kita ketahui di Papua sedang terjadi pro kontra terhadap rencana pemekaran provinsi. MRP tandinan ini menilai, Pimpinan MRP hanya memperjuangkan aspirasi penolakan sementara aspirasi masyarakat yang mendukung pemekaran diabaikan,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakan mantan Wakil ketua DPR Papua ini bahwa kehadiran anggota MRP tandingan ini hanya sebatas bertemu presiden saja.
“Nah, yang patut kita pertanyakan bagaimana posisi legalitasnya. Mereka ini mewakili siapa, mewakili lembaga MRP atau konstituen mereka masing-masing,” ujarnya.
Lebih anehnya lagi kata Paskalis, diantara rombongan anggota MRP tandingan ini kenapa ada wajah Bupati Jayapura dan Rektor Uncen dan Unipa.
Sepertinya kata politisi Golkar Papua ini ada permainan yang tidak sehat dimainkan oleh lingkaran kekuasaan sekitar Presiden Jokowi. ” Mereka sengaja ingin mengadu domba sesama orang Papua . Targetnya adalah dengan strategi adu domba maka agenda pemekaran berjalan mulus dan gugatan hukum ke MK terhadap juducial review UU otsus bisa ditolak. Inilah strategi busuk yang dimainkan orang-orang dekat Presiden Jokowi,” tegasnya.
Paskalis juga sangat menyayangkan sikap, presiden Jokowi. Presiden Jokowi tidak sadar telah dipermainkan oleh orang dekat dia. Kepemimpinannya diperdaya semakin tidak patuh hukum dan tidak tertib pemeritahannya. Papua dijadikan sebagai sapi perahan. Elit-elit Papua diperdayai dengan tawaran posisi jabatan dan uang. Kadar nasionalisme kebangsaan dibolak balik dengan saling tuduh menuduh kelompok nasionalis NKRI dan Papua merdeka.
” kita sangat sayangkan, pemerintah koq begitu teganya mengorbankan rakyatnya dalam pusaran adu domba,” imbuhnya. (***)
Editor : Robin Sinambela
