Paskalis Kosay : Pemerintah Pusat Kepanikan dan Terlalu Reaksionil
MEPAGO.CO. JAYAPURA-Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pengangkatan CPNS Khusus Orang Asli Papua (OAP) yang diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo 9 Mei 2022, dinilai pengamat sosial dan tokoh masyarakat Papua, Paskalis Kosay, S.Pd, MM, pada prinsipnya baik.
Namun dia sangat menyayangkan kebijakan semacam ini muncul secara reaksional bukan konsepsional yang disiapkan memang karena dibutuhkan. Ibaratnya kebijakan pemerintah pusat ini adalah Tiba musim, Tiba akal.
‘’Mengapa saya katakana demikian kebijakan ini muncul secara tiba-tiba karena kepanikan akibat penolakan DOB dan Otsus Jilid II yang dilakukan secara masif oleh rakyat Papua saat ini,’’ katanya kepada media on-line mepago.co.
Oleh karena itu, kata Politikus Golkar Papua ini, kebijakan ini bermuatan politis sehingga dalam implementasinya tidak akan mencapai target optimal tetapi cukup disentuh resonansi politik dan itulah capaian pekerjaan politik. Rakyat Papua tetap menjadi korban dari setiap kebijakan negara bersifat politik semacam ini.
‘’Saya balik bertanya ada apa Pemerintahan Presiden Jokowi begitu menggebu-gebu ingin melakukan pemekaran provinsi di Papua. Keuntungan nilai politiknya apa bagi negara ini,’’ ujar mantan wakil ketua DPR Papua ini.
Justru tambahnya, dari pengamata dirinya malah menjadi blunder persoalan Papua dari upaya pemekaran ini. ‘’Lihat saja, faktanya rakyat sedang menolak tawaran pemekaran tersebut, tetapi terus dipaksakan dengan berbagai cara yang halal maupun tidak halal, antara lain kebijakan baru tentang pengangkatan CPNS khusus ini,’’ tukasnya. (***)
Editor : Robin Sinambela
