JAYAPURA | MEPAGO,CO – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jayapura menyampaikan curahan hati kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Aryoko Rumaropen, mengenai kondisi pendidikan di daerah terpencil. Mereka menyoroti masalah infrastruktur pendidikan dan perumahan guru yang tidak memadai.
Ketua PGRI Kabupaten Jayapura, Andres R. Swewali, mengatakan, “Kami, tenaga guru yang bertugas di pedalaman Demta, Airu, Genyem, Pagai, dan daerah lainnya, menghadapi berbagai persoalan, seperti infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, perumahan guru yang belum memadai, serta fasilitas layanan yang kurang. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) dan hak-hak kepegawaian kami juga belum terproses dengan baik.”
Andres meminta agar Cawagub Aryoko dapat memahami kebutuhan mendasar tenaga guru di daerah terpencil, khususnya di Kabupaten Jayapura. “Kondisi siswa di kampung sangat berbeda dengan di kota karena letak geografisnya,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini sekretariat PGRI masih menyewa rumah warga. Masalah ini telah disampaikan kepada Kepala Daerah, namun belum ada tindak lanjut. “Kami berharap ketika bapak terpilih nanti, dapat memperhatikan persoalan yang dihadapi tenaga guru di pedalaman. Kepala dinas pendidikan Kabupaten Jayapura harus memahami tantangan pendidikan di kota dan pedalaman,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Aryoko Rumaropen menyatakan bahwa kewenangan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota. “Oleh karena itu, sinkronisasi antara provinsi, kabupaten, dan kota perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Aryoko mengapresiasi PGRI Kabupaten Jayapura yang telah menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi tenaga pendidik, seperti infrastruktur pendidikan, perumahan guru, fasilitas layanan, serta hak-hak kepegawaian yang belum terproses dengan baik. Ia menegaskan bahwa pendidikan di Papua akan menjadi fokus perhatian mereka, sesuai dengan kewenangan masing-masing kepala daerah.
“Kami akan mengkolaborasikan program dengan bupati dan wali kota di Papua untuk memastikan keluhan yang disampaikan dapat diatasi melalui kepala dinas pendidikan, yang merupakan perpanjangan tangan dari gubernur dan wakil gubernur,” tandasnya. (TIM)
Editor: Tamrin Sinambela
