MEPAGO.CO.JAYAPURA- Wakil Ketua Penjaringan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Partai Golkar Papua, Isak Rumbarar yang juga sebagai Ketua (AMPG) Papua mengatakan untuk menjaring bakal calon Bupati dan wakil Bupati di Pilkada serentak di 11 kabupaten di provinsi Papua, pihaknya akan melibatkan Akademisi.
‘’Mereka dilibatkan dari penjaringan hingga uji visi-misi. Penjaringan dibuka berdasarkan hasil rapat internal yang digelar oleh pengurus DPD 1 Partai Golkar Papua dari Tanggal 27 Januari hingga 3 Februari 2020. Kita sudah tetapkan jadwal. Jadwal menyesuakan tahapan yang sudah ditentukan dari KPU. Jadwal itulah yang dipedomani 11 Kabupaten yang ikut dalam Pilkada serentak 2020,’’ terangnya.
Oleh karena itu, kata Isak bagi bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang berminat mengendarai Partai Golkar silahkan mendaftar dan mengikuti uji visi-misi mulai 27 Januari 2020 di DPD Golkar Papua.
Dikatakanya, kurang lebih 90 calon kandidat di 11 Kabupaten yang telah mendaftar di Partai Golkar. Saat ini uji visi-misi para calon Bupati kini tengah berjalan hingga 3 Februari.
Lanjutnya, Golkar akan menentukan kandindat untuk diusung, jadi bukan cuma memilih pimpinan partai golkar di daerahnya, tetapi memilih figur pemimpin di dalam masyarakat.’’ Siapapun yang berminat jadi pemimpin daerah, apakah itu kader maupun non kader bisa mendaftar, tetapi mengikuti mekanisme yang ada,” ujarnya.
Dalam uji visi misi kandidat nanti, Golkar mengutamakan kandidat yang memiliki akseptabilitas dan kapabilitas. Jadi percuma saja seorang calon memiliki elektabilitas ataua tingkat keterpilihan, kalau dia tidak diterima di tengah masyarakat.
‘’Kita prioritasnya aksetabilitasnya, nanti survey lebih detail baru kita lihat. Karena kebiasaan dimasyarakat terlalu banyak bicara masalah elektabilitas. Elektabiltas bisa dilihat setelah dilakukan survei,” ujarnya.
Dia juga mengatakan pada seleksi calon kandidat, Partai Golkar akan melibatkan para pakar dari Akademisi untuk menguji visi dan misi para kandidat. Nah, dari hasil ini akan di ambil 5 calon terbaik dari masing masing Kabupaten. ‘’Kemudian ke lima nama dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat untuk ditentukan siapa kira-kira yang layak dan memenuhi kryteria dan persyaratan,’’ imbuhnya. (***)