Pj. Bupati Yapen Apresiasi DPRD Atas Rapat Paripurna LKPJ 2023

Pj. Bupati Kepulauan Yapen, Welliam Manderi, S.IP., M.Si., memberikan tanggapan kepada wartawan usai Rapat Paripurna I LKPJ tahun 2023, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen. (Ft: Tamrin)

SERUI | MEPAGO,CO – Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Welliam Manderi, S.IP., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada DPRD setempat atas suksesnya penyelenggaraan Rapat Paripurna I terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk tahun anggaran 2023. Rapat ini, yang berlangsung sebagai agenda awal di tahun anggaran 2024, menandai sebuah langkah penting dalam memperkuat kerjasama antara eksekutif dan legislatif.

Pj. Bupati Kepulauan Yapen, Welliam Manderi, S.IP., M.Si., bersama Sekretaris Daerah, menyerahkan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 kepada DPRD. Dokumen penting ini diterima oleh Wakil Ketua II, didampingi Wakil Ketua I, menandai langkah bersama menuju transparansi dan kemajuan daerah. (Ft: Tamrin)

“Apresiasi saya yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas penyelenggaraan rapat ini,” kata Manderi dalam wawancara dengan wartawan di halaman Gedung Sidang Paripurna, pada Selasa, 26 Maret 2024. Ia menekankan pentingnya sinergi antara saran dan masukan dari DPRD dengan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan di Kepulauan Yapen.

Pidato LKPJ, yang dibawakan oleh Pj. Bupati, berlangsung selama setengah jam dan mencakup 14 halaman, menunjukkan kedalaman dan kekritisan isu yang dibahas. Rapat ini dihadiri oleh para pejabat seperti Sekretaris Daerah, Kapolres, Komandan Distrik Militer (Dandim), dan Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili, serta para pemimpin dan anggota DPRD, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kehadiran para pejabat tersebut menggarisbawahi signifikansi rapat paripurna dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, mencerminkan komitmen bersama terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola daerah.

 

Editor: Tamrin Sinambela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *