Setuju DOB Tiga Provinsi di Papua, Roberth Rouw: Ada Dua Syarat yang Harus Pemerintah Penuhi

Nasional185 Dilihat

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI yang juga Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Pqpua Roberth Rouw. (Foto:IST)

MEPAGO,CO. JAKARTA –  Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Roberth Rouw setuju dengan niat Pemerintah Pusat yang akan menambah tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) di pulau Papua. Namun, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI ini memberikan dua syarat yang harus dipenuhi pemerintah agar DOB bisa berjalan sesuai harapan rakyat Papua.

Demikian disampaikan Roberth Rouw di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu 8 Juni 2022.

Roberth Rouw mengatakan, pihaknya mengapresiasi niat pemerintah pusat yang akan memberikan tiga daerah pemekaran baru di pulau Papua. Terhadap rencana ini, ia menyebut, ada pihak yang mendukung, dan ada juga yang tidak setuju.

“Sebagai Anggota DPR RI, kami menerima dua aspirasi itu, baik yang mendukung maupun yang menolak. Kami wajib sampaikan juga aspirasi itu ke pemerintah pusat,” papar Roberto, sapan akrabnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini, kalau pemerintah pusat merasa memang harus melakukan pemekaran di Papua demi mengejar ketertinggalan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kebijakan-kebijakan yang selama ini terkendala di sana, pihaknya sangat mendukung niat baik tersebut.

“Tapi jangan hanya diberikan begitu saja. Harus juga memberikan afirmasi khusus kepada tiga provinsi DOB itu, yaitu dengan dukungan anggaran yang baik agar pembangunan di sana lebih baik dan lebih cepat. Jangan hanya semangat memberikan DOB saja, tapi juga semangat memberikan dengan segala konsekuensinya, yakni dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan,” ucap Roberto dikutip dari kronologi.id

Selain itu, kata Komandan KOTI MPN Pemuda Pancasila ini, sebagai anggota DPR, keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat hanya 13 kursi. “Kalau nanti terjadi pemekaran, sehingga menjadi lima provinsi, alangkah baiknya pemerintah memberikan tiap provinsi itu empat kursi, jadi total masyarakat Papua memiliki 20 perwakilan di DPR RI,” ucap Roberto.

Roberto pun menegaskan, bila pemerintah pusat ingin memekarkan Papua, maka bukan hanya dukungan anggaran yang harus diperhatikan, tapi juga kursi keterwakilan di DPR RI. Melihat ketentuan yang ada, katanya, satu provinsi hanya memiliki tiga kursi keterwakilan di DPR.

“Kalau begitu, tidak ada afirmasi khusus, biasa saja sesuai ketentuan. Harus diberikan afirmasi khusus, bahwa semangat memberikan DOB dengan segala konsekuensi dari mulai anggaran dan keterwakilan di DPR,” tegas Roberto.

Mengenai pihak yang menolak DOB, Roberto menjelaskan, sejak dulu semua daerah memohon dan berebut dimekarkan. Dalam konteks Papua, pemerintah pusat memberikan khusus, karena itulah ada pihak yang curiga dengan niat pemerintah tersebut.

“Maka, pemerintah harus bisa menjawab itu, yakni dengan memberikan afirmasi khusus, dan segala konsekuensinya harus juga ditanggung, sehingga masyarakat melihat bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan dan ingin mempercepat pembangunan di pulau Papua,” pungkas Roberto. (***)

Editor: Tamrin Sinambela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *