MEPAGO.CO-JAYAPURA – 93 persen suara dukungan rakyat Papua untuk Presiden-Wakil Presiden, Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres bulan April lalu, bukan jaminan untuk pemerintahan Jokowi mengangkat putra terbaik asal Papua sebagai menterinya pada Jilid 2 ini.
Hal ini pun membuat petinggi Demokrat Papua sangat kecewa. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak, SH. M.Si pada waktu Pilpres bulan April lalu Partai Demokrat dibawah kendali Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH telah memberikan kemenangan bagi pasangan Joko Widodo- Maruf Amin. ‘’Oleh karena itu, jika kader kami tidak diakomodir sebagai menteri, kami sangat kecewa dan menyesal kepada Joko Widod dan Ibu Megawati. 93 persen Partai Demokrat memberikan suara atau dukungan penuh, bahkan saya selaku Bupati di Mamberamo Tengah memberikan kemenangan 100 persen untuk Joko Widodo- Maruf Amin,’’ ungkapnya dengan mimic wajah kecewa usai Peresmian Kantor DPD Partai Demokrat di Kotaraja sekaligus penyerahan piala dan uang pembinaa kepada juara Demokrat Grasstrack Champion Ship tahun 2019, Rabu 23 Oktober 2019.
Kemenangan Jokowi di Papua menurut Ricky, rata-rata didukung sejumlah Bupati di tanah Papua. Oleh karena itu, bila tak diakomodir anak Papua didalam pemerintahanya, ia sangat kecewa dan menyesal memberikan dukungan kepada Jokowi pada saat Pilpres. ‘’Kan ngak ada gunanya, semua sia-sia kami berikan suara ke Joko-Amin,’’ kata Ricly yang kini dielus-elus menjadi ketua DPD Partai Demokrat Papua ini.
Ditempat yang sama, Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Carolus Bolly mengaku pihaknya sangat kecewa . Lantaran tak satupun orang asli Papua ditempatkan dalam Kabinet Jokowi jilid ke dua ini. Tentunya kata Carolus, hal ini menjadi peringatan keras bagi Presiden. ‘’Ini menjadi sejarah buruk yang dilakukan Joko Widodo terhadap rakyat Papua. Kita dari democrat Papua akan meminta kepada Joko Widodo apa alasanya tidak memasukan orang asli Papua dalam kabinetnya,’’ ujarnya.
BELUM TENTUKAN SIKAP
Partai Demokrat tak masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan menghormati keputusan Jokowi dan belum menentukan sikap sebagai oposisi pemerintahan.
“Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca-Pemilu 2019, Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik,” kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan dalam keterangan tertulis dikutip dari Dkatadata.co.id, Rabu (23/10).
SBY akan menyampaikan sikap secara resmi kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun di daerah, pada waktu yang belum ditentukan. Seluruh kader partai juga diimbau untuk tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri, sembari menunggu pidato politik dari SBY.
Hinca mengatakan meski Demokrat tidak dilibatkan dalam kabinet, partai tersebut berupaya dan berkontribusi agar pemerintahan Jokowi sukses menjalankan amanahnya. “Tentu saja Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat agar rakyat kita para pemenang kedaulatan yang sejati itu memiliki masa depan yang lebih baik,” katanya. (*****)
Editor : Robin Sinambela
