Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua, Jan Christian (tengah). (Foto: IST)
MEPAGO,CO. JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua, Jan Christian mengatakan, pihaknya telah rampung bertemu dengan Menkopolhukam, Mahfud MD pada, Kamis 28 April 2022.
“Pertemuan dengan Menkopolhukam membahas terkait situasi dan kondisi yang terjadi di Papua. Di dalam pertemuan itu, kami memberikan dukungan penuh kepada Menkopolhukam terkait dengan penindakan teroris, dan penegakan hukum terhadap korupsi” kata Christian, dilansir dari Sketsindonews.com.
Dia juga menyampaikan dukungannya kepada pemerintah pusat terkait dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diputuskan oleh pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan aspirasi dari perwakilan Saereri, Tabi, dan Papua Selatan yang mana pada prinsipnya, semua mendukung keputusan pemerintah, Daerah Otonomi Baru (Pemekaran)” tuturnya.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting, dengan hadirnya DOB, dapat meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat Papua, dan pemerataan pembangunan di tanah Papua.
“Saya selaku DPN Pemuda Adat Papua menyampaikan sikap kami kepada Menkopolhukam dalam rapat bersama Menko. Kami mendukung penuh DOB di tanah Papua, nuga mendukung TNI/Polri dalam penegakan hukum terhadap teroris, dan penegakan hukum tehadap korupsi di Papua” ucapnya.
Christian mengungkapkan, Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua sangat baik.
“Tentu semua diisi oleh anak-anak Papua untuk semua posisi dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supaya mereka bisa menata daerah mereka dengan baik, dan bisa mengatur wilayah pemerintahan mereka dengan baik” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPN Pemuda Adat Batak, Hironimus Taime mengatakan, Pemuda Adat Papua sebagai pilar bangsa yang hadir di Papua sebagai representasi anak-anak muda Papua menyuarakan tentang situasi dalam hal politik, ekonomi, dan pendidikan.
“Nah, sekarang ini Papua ini kam selalu jadi isu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu sebabnya Pemuda Adat Papua hadir menyuarakan kepada pemerintah pusat sebagai pemuat kebijakan atau regulasi terhadap situasi negara termasuk Papua” ucapnya.
Terkait masalah DOB, kata Hironimus, sudah tinggal tahap eksekusi. “Kalau peraturan pemerintah ini ditolak atau dimentahkan, berarti seolah-olah pemerintah ini tidak punya wibawa” sambungnya.
Hironimus mendesak pemerintah pusat supaya pembentukan DOB segera dieksekusi.
“Karena itu tadi, turunan dari Undang-undang, peraturan pemerintah, nah sekarang tinggal penetapan. Itu sudah kami suarakan baik itu melalui Kapolri dan jajaran, tadi dengan Menkopolhukam dengan jajaran. Karena mereka ini kan pengambil semua keputusan ditingkat nasional” pungkasnya.
Editor: Jery Sinambela
