JAYAPURA | MEPAGO,CO – Menjelang kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, tokoh-tokoh di Kabupaten Keerom, Papua, menegaskan penolakan terhadap praktik politik identitas yang masih marak digunakan oleh beberapa oknum untuk meraih dukungan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua.
Ketua Dewan Adat Keerom, Jakobus Mekawa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang terus memanfaatkan isu kesukuan dan agama demi menarik simpati masyarakat.
“Sebagai umat nasrani, kita harus tunduk pada firman Allah. Menggunakan agama atau organisasi untuk mendukung calon tertentu sangat tidak etis,” tegasnya.
Jakobus menyoroti pentingnya fokus pada program kerja calon, bukan pada latar belakang suku atau agama. Ia mengajak semua pihak untuk lebih dewasa dalam berpolitik, mengingat semua proses Pemilu sudah diatur oleh hukum.
“Semua masyarakat Papua berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Calon-calon di Pilgub ini adalah anak-anak asli Papua, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua,” ujarnya. Ia menolak klaim pihak tertentu yang menganggap mereka sebagai pemilik tanah yang harus dipilih.
Senada dengan Jakobus, Ketua Himpunan Keluarga Jawa Madura (HKJM) Kabupaten Keerom, Qomarudin, juga menegaskan pentingnya menghindari isu-isu yang dapat memicu perpecahan. Ia mengajak masyarakat untuk fokus pada kualitas calon yang merupakan Orang Asli Papua (OAP) terbaik, tanpa mempermasalahkan suku dan agama.
“Papua bukan lagi milik OAP saja, tetapi milik semua yang lahir dan besar di sini,” ujarnya. Sebagai putra keluarga transmigrasi yang telah menganggap Papua sebagai kampung halamannya, Qomarudin menekankan pentingnya kontribusi semua warga untuk pembangunan Papua. “Mari kita jalani demokrasi dengan baik tanpa memisahkan antara OAP dan non-OAP. Kami juga orang Papua karena kami lahir dan dibesarkan di sini,” tuturnya. (TIM)
Editor: Tamrin Sinambela
