NABIRE | MEPAGO,CO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah untuk periode 2025-2045 resmi ditutup di Aula LPP RRI Nabire, Selasa 14 Mei 2024.
Proses penyusunan RPJPD telah melewati tahap rancangan awal dan konsultasi dengan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diperbaiki menjadi dokumen rancangan. Musrenbang ini bertujuan mempertajam visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok dari dokumen RPJPD tersebut.
“Hari ini, kita telah melakukan tahapan Musrenbang RPJPD sehingga kita dapat mempertajam visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok dari dokumen RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045,” ungkap Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, S.Sos., M.KP.
Ia menyampaikan bahwa untuk menyempurnakan dokumen RPJPD Provinsi Papua Tengah membutuhkan dukungan serta masukan dari para stakeholder, termasuk lembaga non-pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat. Tahapan dokumen akan disempurnakan menjadi rancangan akhir dan selanjutnya akan ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Dari hasil Musrenbang ini telah disepakati, visi RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 adalah ‘Terwujudnya Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan’, dengan 8 misi, 17 arah pembangunan, 95 arah kebijakan, dan 45 sasaran pokok,” jelasnya.
Ukkas menegaskan bahwa semua ini akan dilaksanakan di setiap kabupaten se-Provinsi Papua Tengah dan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Pemerintah provinsi berharap adanya keselarasan, konsistensi, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan serta para stakeholder agar rencana ini dapat mengarahkan pencapaian pembangunan selama 20 tahun ke depan.
“Saya selaku Penjabat Gubernur Papua Tengah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas semangat dan partisipasi bapak dan ibu sekalian. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan bekerja keras melakukan tugas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan lebih cepat dan tepat. Dokumen ini semacam penunjuk arah awal, agar dalam setiap tahunan maupun per periode dokumen, rencana kegiatan harus sesuai,” pungkasnya.
Bagian yang tidak terpisahkan, lanjut Ukkas, adalah bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah perlu mendapat dukungan dari bupati dan partisipan yang lebih luas dari berbagai pemerhati, pegiat pembangunan serta seluruh rakyat. Untuk membangun, diperlukan pendekatan kolaborasi, sebagaimana peribahasa “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.
“Dapat dimaknai bahwa pekerjaan terasa membebani jika dikerjakan seorang diri, namun akan lebih mudah dan ringan jika dikerjakan dengan prinsip kerja sama dan kerja bersama,” tegasnya.
Editor: Tamrin Sinanbela
