Wabup Yowel Boari saat memimpin apel gabungan di Lapangan Papryndei, baru-baru ini. (Foto: Dok/mepago.co)
WAROPEN — Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025, Wakil Bupati Waropen, Yowel Boari secara tegas mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen agar menjaga netralitas dan tidak ikut-ikutan terlibat dalam dinamika politik praktis yang dapat merusak tatanan birokrasi.
“Saya ingatkan kepada seluruh pimpinan OPD dan ASN, jangan membuat kegaduhan menjelang PSU ini. Hak politik itu urusan pribadi, bukan untuk dipertontonkan di ruang publik apalagi di lingkungan kerja pemerintahan,” tegas Yowel Boari dalam arahannya saat memimpin apel gabungan di lapangan Papryndei baru-baru ini.
Wabup menekankan, setiap individu ASN yang memiliki hak pilih boleh menyalurkan suara sesuai hati nurani pada hari pemungutan suara. Namun, ia menegaskan, keterlibatan aktif ASN dalam politik praktis—termasuk mendukung calon tertentu secara terbuka, membentuk kelompok, atau ikut kampanye terselubung—merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik ASN.
“Kalau saya dapat laporan ada pimpinan OPD atau ASN yang terlibat politik praktis, maka siap-siap menghadapi konsekuensi. Kita tidak akan tolerir. Tindakan tegas akan diberikan sesuai aturan kepegawaian yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang membentuk kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Waropen menjelang PSU.
“Kita semua harus menjaga Waropen tetap damai dan aman. Jangan karena beda pilihan politik, lalu kita pecah belah masyarakat. Jangan ada kelompok-kelompok atau persekongkolan yang memicu konflik horizontal,” tambahnya.
Di akhir arahannya, Yowel Boari mengajak seluruh ASN menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah. Ia berharap momentum PSU tidak justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek yang dapat merugikan nama baik pemerintah daerah.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tamrin Sinambela
