Dorus Wakum. (Ft: DOC)
WAROPEN | MEPAGO,CO – Dorus Wakum, aktivis HAM dan anti-korupsi, menyoroti kelemahan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pembangunan Gedung Gereja Bethania Waren, yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang sinode GKI di Kabupaten Waropen.
Dalam sebuah pesan WhatsApp pada Selasa, 12 Februari 2024, Wakum mengungkap kekhawatirannya terhadap apatisme penegakan hukum, terutama setelah empat kali panggilan penyelidikan yang diabaikan oleh pihak yang diduga terlibat. Kegagalan ini, menurut Wakum, menunjukkan lemahnya penegakan hukum di wilayah tersebut.
LSM KAMPAK Papua, yang diwakili oleh Wakum, mendesak Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen untuk mengambil tindakan tegas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Wakum menekankan bahwa situasi saat ini memberi kesan bahwa hukum dapat diabaikan tanpa konsekuensi, merugikan korban dan menimbulkan kesan negatif terhadap nilai hukum dan keadilan di mata masyarakat Papua dan Indonesia pada umumnya.
Wakum berharap agar upaya penegakan hukum di Papua, khususnya di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dapat diperkuat untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran ditegakkan, menghapus persepsi negatif terhadap penegakan hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum.
Editor: Tamrin Sinambela
