Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, saat memimpin apel gabungan di Lapangan Elias Papriendei, Waren, Senin 10 Maret 2025. (Ft: Tamrin-mepago,co)
WAROPEN | MEPAGO,CO – Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menyoroti lambatnya penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan tidak akan mentoleransi kelalaian tersebut dan siap mengambil langkah tegas, termasuk mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengejar pimpinan OPD dan bendahara yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya. Selain itu, ia juga mengapresiasi instansi yang telah menyelesaikan laporan secara lengkap serta menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan upaya penanganan stunting.
“Hingga hari ini, saya masih melihat adanya kendala dalam penyusunan SPJ. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi OPD yang belum menyelesaikan SPJ mereka. Jika masih ada yang lambat atau lalai, saya tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas. Saya akan mengerahkan Satpol PP untuk memastikan para pimpinan OPD segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Yang bermain-main dengan kewajiban ini, saya pastikan akan saya kejar demi negeri yang kita cintai ini,” tegasnya saat memimpin apel perdana bersama Wakil Bupati Yoel Boari di hadapan Sekretaris Daerah, para asisten, para pimpinan eselon II, eselon III, eselon IV, serta 750 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Fransiscus juga mengapresiasi Inspektorat yang telah bekerja keras dalam melakukan verifikasi SPJ satu per satu. Ia memberikan penghargaan kepada OPD yang telah menyelesaikan laporan pendahuluan secara lengkap, meskipun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. “Saya melihat Sekretariat Daerah, misalnya, hanya Bagian Hukum yang telah melengkapi SPJ secara penuh, sementara bagian lain masih setengah jadi. Saya minta segera diselesaikan tanpa menunda-nunda lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi Distrik Ureufaisei yang telah menyelesaikan laporan dengan baik. Ia juga menekankan bahwa Dana Desa harus dikelola secara transparan sesuai dengan instruksi Presiden. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) diminta bekerja lebih optimal untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik. “Jangan sampai ada penyalahgunaan, karena kita bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Fransiscus kembali menegaskan bahwa masalah stunting harus menjadi prioritas. Program pemberdayaan perempuan dan kesehatan harus berjalan efektif demi masa depan generasi mendatang. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan mengutamakan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Semua kegiatan penting harus dijalankan dengan baik, sedangkan program yang tidak memiliki dampak signifikan harus diefisienkan anggarannya. Kita tidak boleh membuang-buang anggaran untuk hal yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai penutup, ia mengingatkan seluruh peserta apel untuk memperhatikan setiap arahan dengan serius. “Ini bukan sekadar seremoni, tetapi momen untuk menunjukkan komitmen kita dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Apel akan dimulai tepat pukul 08.00, dan saya harap tidak ada yang terlambat,” pungkasnya.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tamrin Sinambela
