Kejari Kepulauan Yapen Tuntut Pengusaha Penuhi Kewajiban Pasca-Kontrak Diputus

SERUI | MEPAGO.CO – Dalam langkah tegas terhadap penegakan hukum dan ketertiban dalam pengelolaan proyek publik, Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen mendesak para pengusaha yang baru-baru ini kontraknya diputus oleh pemerintah daerah untuk segera memenuhi kewajiban wanprestasi. Langkah ini diambil menyusul hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan bahwa beberapa proyek yang dipegang tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan sesuai dengan timeline yang telah disepakati.

Kajari Kepulauan Yapen,Hendry Marulitua, SH, MH. (Foto: DOC)

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, Hendry Marulitua, SH, MH, mengatakan dalam wawancara di kantornya bahwa tindakan ini bukan hanya upaya menegakkan keadilan dan ketertiban dalam pengelolaan proyek publik, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah Kepulauan Yapen dapat berjalan sesuai dengan rencana dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Pengusaha yang terkena dampak dari pemutusan kontrak ini diminta untuk segera menyelesaikan segala bentuk kewajiban yang masih tertunda, termasuk pembayaran denda dan penyempurnaan pekerjaan yang belum selesai, sebagai bagian dari kewajiban wanprestasi.

Pekerjaan long segment jalan Saubeba – Poom. (Ft: DOC)

Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen menegaskan bahwa akan ada tindakan hukum yang diambil jika pengusaha terkait tidak memenuhi permintaan ini dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, Kajari Hendry Marulitua juga menyatakan bahwa terkait dengan lima proyek yang kontraknya telah diputus—dimana Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen berperan sebagai pendamping—pendampingan hukum juga dianggap berakhir. Pihak kejaksaan berencana untuk mengambil langkah-langkah perdata terhadap kasus ini, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap penegakan hukum dan ketertiban dalam pengelolaan proyek publik.

Selain itu, pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek publik untuk selalu berkomitmen pada integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di wilayah Kepulauan Yapen dapat terus berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

Berikut detail lima proyek Dinas PUPR Yapen bidang bina marga yang kontraknya diputus:

1. **Ruas Jalan Kabuena-Turu** oleh PT. GEMILANG KARYA PRATAMA, dengan nilai kontrak Rp18,344 miliar, dibiayai oleh DAK hingga 20 November 2023.

2. **Ruas Jalan Saubeba-Poom** oleh PT. SIMON JAYA ABADI PERKASA, dengan nilai kontrak Rp16,886 miliar, dibiayai oleh DAK hingga 05 November 2023.

3. **Ruas Jalan Saubeba-Woda-Waindu-Barawai** oleh PT. PENINSULAGRAND, dengan nilai kontrak Rp25,948 miliar, dibiayai oleh DAK hingga 05 November 2023.

4. **Ruas Jalan Natabui-Poom** oleh CV. VELICIA PUTRI MIGUNI, dengan nilai kontrak Rp8,318 miliar, dibiayai oleh DAK hingga 05 November 2023.

5. **Peningkatan Jalan Mananayang-Sumberbaba** oleh CV. AY KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp2,532 miliar, dibiayai oleh DTI Otsus hingga 05 Desember 2023.

Editor: Tamrin Sinambela

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *