Mahfud MD Tegaskan Pemilu 2024 Tetap Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD​​​​​​​ di DPR RI, Selasa (11/4/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/pri.

“Insyaallah Pemilu tanggal 14 Februari 2024 terlaksana dengan baik,” ujar Mahfud usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa”.

MEPAGO,CO. JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU).

“Insyaallah Pemilu tanggal 14 Februari 2024 terlaksana dengan baik,” ujar Mahfud usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, Pemilu 2024 akan diselenggarakan sesuai jadwal karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkan permohonan banding KPU terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda tahapan Pemilu 2024.

Hal ini bermula dari PN Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan Partai Prima untuk menunda pemilu.

“Sekarang masalah hukum yang kemarin agak menjadi masalah itu sebenarnya per-hari ini sudah selesai,” katanya, dikutip dari laman ANTARA, Rabu 13 April 2023.

Ia memang tidak menampik adanya prosedur formal yang masih harus dilakukan ke Mahkamah Agung (MA). Namun, Mahfud menilai secara substansi sudah tidak ada jawaban lain bagi Pemilu 2024 tidak bisa diputuskan jadwal dan persyaratannya oleh pengadilan umum.

Karena itu, Mahfud meminta agar semua orang bersiap-siap menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024. Dia juga berharap agar KPU lebih bersemangat dengan keputusan yang sudah ditetapkan.

“Itu sudah selesai di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujarnya.

Sebelumnya, KPU tetap menjalankan putusan Bawaslu terkait perintah verifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima usai permohonan banding KPU atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Perkara Nomor 01/2023 atau perkara Partai Prima tetap dilaksanakan dan dilanjutkan KPU karena menjadi kewajiban KPU melaksanakan putusan Bawaslu,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11). (**)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *