Para anggota DPRK Waropen mengikuti Rapat Paripurna I dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terkait LKPJ Tahun Anggaran 2025. (Ft: Tamrin/mepago.co)
WAROPEN | MEPAGO.CO – Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna I DPRK Kabupaten Waropen masa persidangan 2026 di ruang sidang dewan, Rabu (22/04/2026), dengan menekankan evaluasi kinerja, perbaikan tata kelola keuangan, dan peningkatan pelayanan publik.
Rapat paripurna tersebut digelar untuk mendengarkan secara resmi tanggapan pemerintah daerah atas berbagai catatan fraksi terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya.
Sebelum sidang dibuka, Plt Sekretaris Dewan, M. Surya, membacakan daftar kehadiran anggota DPRK. Dari total 25 anggota dewan, sebanyak 15 anggota dinyatakan hadir.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRK, Anthonius Rumboisano, didampingi Ketua DPRK, Yennike Dipan. Turut hadir Wakil Bupati Yowel Boari, Plt Sekda Bob Woriori, serta jajaran pimpinan OPD.
Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK atas berbagai pemandangan umum fraksi, serta menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Menanggapi berbagai catatan fraksi, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran Tahun 2025.
Pemerintah daerah, kata Mote, akan melakukan percepatan administrasi, penataan keuangan, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Terkait penyerapan anggaran yang belum optimal, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat perencanaan, meningkatkan kualitas penganggaran, serta memperketat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
Di bidang kepegawaian, pembenahan manajemen ASN akan dilakukan melalui penataan jabatan berbasis sistem merit, penguatan penilaian kinerja, serta peningkatan disiplin aparatur.
Sementara itu, dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah menegaskan pentingnya ketepatan sasaran melalui pemutakhiran data, verifikasi dan validasi yang lebih ketat, serta pelibatan pemerintah kampung agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah daerah juga akan memperkuat fungsi pengawasan melalui Inspektorat, meningkatkan kapasitas aparat pengawas, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Di sektor pelayanan publik, langkah perbaikan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengakui adanya kekeliruan dalam penyusunan dokumen LKPJ Tahun 2025 dan menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola keuangan guna mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menata kembali kebijakan anggaran, termasuk evaluasi belanja pegawai, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta penguatan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan DPRK sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab di Kabupaten Waropen.
Penulis: Tamrin Sinambela
Editor: Tamrin Sinambela
