MEPAGO.CO. JAYAPURA– Dalam Rapat Kerja Daerah ( Rakerda ) dengan Bupati – Walikota di Jayapura, Rabu 15 Juni 2022, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, seharusnya Pemerintah memekarkan Papua menjadi 7 Provinsi sesuai 7 wilayah Adat. Konon konsep itu pernah diusulkan Gubernur Lukas sejak 2014 lalu. Tentunya itu Gubernur Lukas konsisten mempertahankan konsep pemekaran sesuai 7 wilayah adat tersebut.
Dari pengamatan pemerhati social dan juga tokoh masyarakat Papua, Paskalis Kosay, S.Pd. MM. sudah lama Gubernur Lukas melihat perkembangan Papua kedepan seperti apa nantinya. Karena itu Gubernur Lukas sejak 2014 itu mendorong Papua dimekarkan menjadi 7 Provinsi sesuai 7 wilayah adat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM, kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa depan. Namun sayangnya kata Paskalis Konsep pemekaran 7 wilayah adat tersebut diabaikan Pemerintah.
Sekarang kata mantan ketua DPR Papua ini, Pemerintah berusaha membagi menjadikan 3 Provinsi baru di Papua dan satu Provinsi di Papua Barat. Tentu masyarakat dari wilayah lain akan kecewa. Karena tegas Gubernur Lukas, hendaknya Pemerintah mekarkan 7 Provinsi sekaligus.
Lanjut Paskalis, kalau Pemerintah berusaha memekarkan Papua alasan Kesehahteraan dan Pemerataan Pembangunan, seharusnya jangan tanggung-tanggung, langsung dimekarkan menjadi 7 Provinsi sesuai 7 wilayah adat. ‘’Itulah sebabnya, Gubernur Lukas mengingatkan kembali kepada Pemerintah supaya tidak cicil kalau ingin memajukan Papua. Gubernur Lukas menambahkan, harus sedikit gila kalau serius mau bangun Papua,’’ tukasnya.
Hal itu ujar politikus Golkar ini disampaikan Gubernur memang sudah dibuktikannya. Banyak pihak meragukan kepemimpinan Gubernur Lukas, namun fakta membuktikan, kepemimpinan Lukas terbaik sepanjang masa perjalanan dari Gubernur ke Gubernur. Banyak karya-karya monumental yang diciptakannya dari skala daerah sampai dengan skala Nasional yang dihadirkan didaerah. ‘’Itulah makanya Gubernur Lukas mengatakan kalau mau bangun Papua dengan benar dan jujur harus sedikit gila. Bukan gila hormat maksudnya,’’ tambahnya.
Kembali ke Konsep Pemekaran Provinsi sesuai 7 wilayah adat tadi, tandasnya, sebetulnya Gubernur melihat, efektifitas keberhasilan pembangunan Papua didekati dengan pendekatan wilayah adat. Karakteristik budaya masarakat yang sedikit unik dari satu dengan yang lain dari 250-an suku ini jika didekati dengan pendekatan wilayah adat tentu dapat mencapai sasaran dan tujuan pembangunan itu sendiri.
Minta Direview
Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI hendaknya mereview kembali Konsep Pemekaran Provinsi ditanah Papua yang pernah diusulkan Gubernur Lukas Enembe, dalam grand designenya berbentuk RUU tenrang Otsus plus atau yang RUU Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
Muatan RUU Otsus plus ini lebih mengikat dan menyentuh dengan jiwa dan kebutuhan rill rakyat Papua dari konsep pemekaran yang ditawarkan dari Pemerintah pusat. ‘’Memang arah dan tujuannya sama namun semangat atau ruhnya sedikit berbeda karena konstruksi secara filosofis dan Sosiologis tidak sama karena yang merancang bukan orang Papua,’’ katanya. (***)
Editor Robin Sinambela
