Proses penandatanganan berita acara dan penyerahan tanah adat dari perwakilan pemilik hak ulayat kepada Pemerintah Kabupaten Waropen. ( Ft: TIM)
WAROPEN | MEPAGO.CO – Pemerintah Kabupaten Waropen bersama masyarakat adat pemilik hak ulayat secara resmi menyepakati pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Rodo Fabo Tipe C, sebagai proyek strategis sektor kesehatan dengan nilai investasi lebih dari Rp200 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penyerahan berita acara penyerahan tanah adat dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Waropen, Kamis, 22 Januari 2026. Pembangunan RS Rodo Fabo ini menjadi langkah penting Pemerintah Daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan rujukan yang representatif di Kabupaten Waropen.
Pertemuan dihadiri langsung oleh Bupati Waropen Drs. F.X. Mote, M.Si, Wakil Bupati Yoel Boari, Wakil Ketua III DPRK Waropen Simson Boari, unsur TNI/Polri, Plt Sekda Waropen Bob Woriori, serta pimpinan OPD terkait. Dalam pertemuan tersebut disepakati nilai pelepasan tanah adat sebesar Rp4 miliar.
Pemerintah Kabupaten Waropen telah merealisasikan pembayaran tahap awal sebesar Rp2 miliar, sementara sisa pembayaran sebesar Rp2 miliar akan diselesaikan dalam waktu dekat secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh unsur masyarakat adat dan pemerintah.
Bupati Waropen F.X. Mote menegaskan bahwa penyediaan lahan merupakan kewajiban pemerintah daerah agar pembangunan rumah sakit yang dibiayai penuh oleh pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
“RS Rodo Fabo Tipe C ini direncanakan dibangun tiga lantai dan dibiayai APBN dengan nilai lebih dari Rp200 miliar. Ini adalah jawaban atas kebutuhan dan kerinduan masyarakat Waropen akan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai di daerah sendiri,” tegas Bupati.
Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat adat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan rumah sakit tersebut. Ia berharap doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar proses tender nasional hingga pembangunan fisik dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Lebih lanjut dijelaskan, proyek RS Rodo Fabo telah memasuki tahapan tender nasional, sehingga penyelesaian pembebasan lahan menjadi syarat utama agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.
Masyarakat adat pun berharap realisasi pembangunan segera dilakukan agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan secepatnya.
Dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan berita acara pelepasan lahan oleh perwakilan keluarga pemilik hak ulayat kepada pemerintah daerah. Prosesi ini disaksikan oleh Wakil Ketua III DPRK Waropen, Plt Sekda Bob Woriori, Kabag Tata Pemerintahan Michael Rumabar, perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Dewan Adat Waropen, serta unsur TNI dan Polri.
Dengan tuntasnya persoalan lahan, pembangunan RS Rodo Fabo diharapkan menjadi tonggak penting peningkatan derajat kesehatan masyarakat Waropen serta memperkuat sistem layanan kesehatan regional di Papua.
Penulis: TIM
EDITOR: Tamrin
