Plt Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM (Ft: Tamrin)
NABIRE | MEPAGO,CO – Di tengah tantangan yang berat dan harapan yang tinggi, Provinsi Papua Tengah, berkat dukungan Undang-Undang Nomor 15, membuka babak baru dalam sejarahnya dengan agenda pembangunan yang ambisius dan reformasi politik yang signifikan. Dengan kepemimpinan Penjabat Gubernur Dr. Ribka Haluk, S.Sos., provinsi ini menapak langkah besar menuju kemajuan yang berarti.
Dalam wawancara dengan media pada Kamis, 4 April 2024, Plt Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM, mengungkapkan bahwa provinsi ini telah menetapkan duabelas agenda utama, termasuk pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pengembangan infrastruktur pemerintahan, yang menandai tekad kuat untuk mencapai masa depan yang gemilang.
Damanik menekankan peran krusial pembentukan MRP dan lembaga legislatif relevan, seperti DPRP, DPRK, dan DPR Pengangkatan, dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Ia menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir, kemajuan signifikan terlihat dengan pembentukan dan pelantikan pengurus MRP, yang membawa Papua Tengah lebih dekat kepada demokratisasi yang lebih matang.
Damanik juga mengakui bahwa tantangan di Papua Tengah melampaui politik. Terbatasnya sumber daya manusia, khususnya dalam kepegawaian, memerlukan solusi inovatif. Meski upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah pegawai dari Provinsi Papua, koordinasi antarkabupaten masih membutuhkan peningkatan.
Dalam alokasi anggaran, Papua Tengah telah menetapkan prioritas, meningkatkan alokasi untuk pendidikan menjadi minimal 20% dari APBD dan untuk kesehatan menjadi minimal 10%, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan sektor-sektor esensial untuk kesejahteraan masyarakat.
Pendidikan mendapatkan perhatian khusus dengan pengembangan Grand Desain Pendidikan Papua Tengah, yang membutuhkan pendekatan adaptif terhadap keragaman regional. Kolaborasi dengan ahli pendidikan menjadi kunci strategi pendidikan yang efektif.
Dari sudut pandang infrastruktur, Damanik menyoroti inisiatif pembangunan kantor pemerintahan yang menegaskan kemandirian Papua Tengah sebagai entitas otonom. Meski ada diskusi tentang pembagian anggaran antara APBN dan APBD, pembangunan infrastruktur vital tetap menjadi fokus utama.
Fokus pada infrastruktur bandara menjadi prioritas, dengan upaya meningkatkan kapasitas. Kerja sama dengan Kementerian Perhubungan diharapkan mempercepat peningkatan fasilitas, memungkinkan pendaratan pesawat lebih besar di Nabire, yang akan memajukan konektivitas dan ekonomi.
Dengan determinasi yang kuat, Papua Tengah bergerak maju, menghadapi tantangan dengan keberanian dan memelihara harapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi semua warganya.
Editor: Tamrin Sinambela
